SARIBERITA.ID| Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah merumuskan landasan kuat untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Republik Indonesia, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa postur APBN 2027 akan berakar kuat pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam diskusinya bersama Leo, presenter program Top Ekonomi di Metro TV, Suahasil Nazara menjelaskan bahwa delapan klaster prioritas tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ketahanan bencana, serta ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan.
"Di tahun 2026 ini, sejak awal tahun mulai dirumuskan dan betul-betul menjadi dasar dari penyusunan APBN 2027. Delapan program ini kemudian dibangun di atas platform pendukung seperti pertahanan keamanan, penegakan hukum, digitalisasi, tata kelola, dan diplomasi ekonomi," ujar Suahasil.
Selain itu, Wamenkeu menyoroti 10 Agenda Transformasi Indonesia yang baru saja diumumkan oleh Presiden. Agenda ini bersifat aksi nyata (action agenda), yang meliputi renovasi puskesmas, rumah sakit, dan sekolah, pembentukan bursa komoditas, optimalisasi aset BUMN, pusat finansial internasional, elektrifikasi mobilitas rakyat, hingga pembentukan Danantara (Development Management). Program yang telah berjalan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan akan terus berlanjut dan diperkuat oleh agenda-agenda baru ini.
Dongkrak Pendapatan Per Kapita dan Belanja Perpajakan Terkait target ambisius pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita menjadi sekitar USD 5.800 hingga USD 5.840 pada tahun 2027, Wamenkeu menegaskan bahwa kuncinya ada pada pembesaran Produk Domestik Bruto (PDB). Hal tersebut dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan stimulus bagi dunia usaha. APBN yang diproyeksikan akan melampaui angka Rp 4.000 triliun pada tahun depan diharapkan dapat berkontribusi besar.
Untuk menstimulus dunia usaha, Suahasil menekankan pentingnya instrumen "belanja perpajakan" (tax expenditure) atau insentif pajak.
"Fungsi pajak bukan hanya sekadar mengumpulkan uang, tapi juga memberikan insentif. Saat ini, insentif pajak yang digulirkan jumlahnya sudah sekitar 2 persen dari PDB kita," jelasnya. Contoh nyata dari insentif ini antara lain pajak final yang meringankan bagi pelaku UMKM dan insentif pembebasan/relaksasi pajak untuk pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik.
Mengenai target penerimaan pajak, Suahasil membeberkan bahwa pada APBN 2026 pemerintah mematok pertumbuhan pajak yang sangat tinggi yakni 23 persen, yang didorong oleh optimalisasi penerapan Sistem Coretax (Coretax Administration System). Namun, seiring dengan mulai stabilnya sistem tersebut, target pertumbuhan pajak untuk tahun 2027 dinormalisasi pada angka yang lebih realistis, yakni sekitar 12 persen.
Pusat Finansial Internasional dan Pemberantasan Transfer Pricing Lebih jauh, pemerintah juga tengah menyiapkan landasan untuk menarik lebih banyak investasi bernilai tambah melalui pembangunan Pusat Finansial Internasional, yang akan mencakup wilayah Jakarta dan Bali.
"Pesan utamanya adalah Indonesia is open for business. Undang-undangnya sudah disiapkan dan sekarang kita implementasikan. Kita mengundang dana asing masuk dengan harapan tidak sekadar lewat (hot money), tetapi menjadi investasi jangka panjang," papar Suahasil.
Sebagai langkah komplementer, pemerintah juga siap mengamankan penerimaan devisa negara melalui sistem Devisa Sumber Daya Indonesia (DSI) yang ditargetkan beroperasi penuh pada 1 Januari 2027. Sistem ini diyakini akan secara efektif menghentikan praktik nakal eksportir seperti under-invoicing dan transfer pricing, di mana komoditas ekspor—terutama hasil tambang—dijual ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga yang ditekan agar menghindari pajak.
"Di masa lalu yang peduli dan harus 'perang' mengurus transfer pricing hingga ke luar negeri itu hanya Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Nantinya, yang akan memerangi praktik tersebut bukan hanya DJP, melainkan seluruh sistem perekonomian Indonesia melalui DSI. Praktik-praktik seperti itu akan jauh lebih cepat terdeteksi," tegas Wamenkeu.
Melalui kombinasi insentif dunia usaha, modernisasi pajak, serta penertiban lalu lintas devisa, pemerintah optimis pemulihan ekonomi Indonesia yang resilien pasca-pandemi dapat terus berakselerasi menuju target pertumbuhan tahun depan.[SB.101/r]
.jfif)
0 Komentar