Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2026 Meleset, Lembaga Internasional Ramal Indonesia Tumbuh di Bawah Target Pemerintah

 

JAKARTA – Target ambisius pemerintah Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi pada 2026 sebesar 5,4% menghadapi tantangan berat. Tiga lembaga keuangan internasional, yakni Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (World Bank), dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), memproyeksikan ekonomi tanah air akan tumbuh lebih moderat di bawah target tersebut.

Dalam laporan World Economic Outlook Update edisi Juli 2026, IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh di angka 5,0% pada 2026 dan 5,1% pada 2027. Angka ini senada dengan proyeksi Bank Dunia dalam Global Economic Prospects Juni 2026 yang juga mematok pertumbuhan di level 5,0% untuk tahun ini.

Bahkan, proyeksi yang lebih konservatif diberikan oleh OECD. Dalam laporan Economic Outlook: Under Pressure bulan Juni lalu, OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 4,7% pada 2026, sebelum akhirnya pulih ke level 5,0% pada 2027.

Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (% yoy)

Lembaga	2026 (Updated)	2027 (Updated)
IMF	5,0	5,1
Bank Dunia	5,0	5,2
OECD	4,7	5,0

Sumber: IMF, Bank Dunia, OECD (Data per Juli 2026)

Ekonom Makro Bank Tabungan Negara (BTN), Myrdal Gunarto, menilai perbedaan proyeksi antara lembaga internasional dengan target pemerintah adalah hal yang wajar. Menurutnya, ekonomi Indonesia saat ini sedang menghadapi tekanan eksternal yang cukup kuat, terutama akibat gejolak harga minyak dunia.

"Tekanan eksternal ini membuat kapasitas pemerintah untuk melakukan ekspansi fiskal menjadi lebih terbatas. Pemerintah dituntut untuk menjaga subsidi bagi masyarakat kelas menengah bawah di tengah kenaikan harga BBM nonsubsidi," ujar Myrdal.

Dampaknya, defisit APBN 2026 diprediksi melebar dari target awal Rp689,1 triliun (2,68% terhadap PDB) menjadi Rp734,3 triliun (2,81% terhadap PDB), dengan asumsi harga minyak rata-rata (ICP) mencapai US$83 per barel.

Myrdal menambahkan bahwa di tengah melambatnya investasi asing (Foreign Direct Investment) dan penurunan ekspor—seperti yang terlihat pada defisit neraca dagang Mei 2026 sebesar US$1,61 miliar—maka konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama ekonomi nasional.

"Kemampuan pemerintah menjaga daya beli masyarakat, terutama melalui pengendalian harga energi seperti BBM bersubsidi, tarif listrik, dan LPG 3 kg, akan menjadi faktor penentu. Selama harga-harga tersebut stabil, ekonomi kita setidaknya masih bisa tumbuh cukup kuat di level 5%," jelas Myrdal.

Meskipun proyeksi lembaga internasional berada di bawah target pemerintah (5,4% untuk 2026 dan rentang 5,8%–6,5% untuk 2027), pertumbuhan di level 5% dinilai masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara serumpun seperti Malaysia maupun Cina. Fokus pemerintah ke depan kini diuji pada efektivitas belanja negara dalam memicu geliat ekonomi domestik agar dapat menutup celah dari lemahnya sektor eksternal. [SB.003]***