SARIBERITA.ID — Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek transportasi massal modern, Bus Rapid Transit (BRT) Cekungan Bandung. Acara ini dirangkaikan dengan Penandatanganan Kerja Sama Penyediaan Public Service Obligation (PSO) untuk layanan angkutan umum massal di kawasan Bandung Raya.
Acara bersejarah ini dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta para kepala daerah di kawasan Bandung Raya, didampingi perwakilan dari World Bank dan Agence Française de Développement (AFD).
Terkait detail teknis proyek, Direktur Jenderal Perhubungan Darat memberikan rincian alokasi dana secara langsung di hadapan para kepala daerah.
"Secara keseluruhan, Indonesia Mass Transit Project (Mastran) ini menelan nilai pembiayaan sebesar 264 juta dolar AS atau setara 3,8 triliun rupiah. Khusus untuk kawasan Cekungan Bandung, investasi yang dikucurkan mencapai 1,3 triliun rupiah untuk membangun enam depo, ratusan halte, dan 21 kilometer jalur khusus," jelas Dirjen Perhubungan Darat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti secara khusus nasib angkutan kota (angkot) tradisional yang dinilai sudah tidak layak jalan dan membebani para sopir dengan sistem setoran.
"Angkutan kota terutama antar kabupaten itu sudah tidak layak, mobilnya tidak jelas bentuknya. Tidak boleh lagi membuat izin perpanjangan! Para pemilik kendaraan angkutan kota harus berubah menjadi angkutan listrik," ucap Dedi Mulyadi dengan kalimat tegas.
Lebih lanjut, ia memaparkan skema kesejahteraan bagi para sopir agar tidak tergilas oleh modernisasi. "Saya sudah minta Bank BJB agar sopir-sopir ini memiliki kredit tanpa DP (Down Payment). Mereka harus menjadi pemilik mobilnya sendiri dan mencicilnya. Ini cara kita membangun kesejahteraan yang sesungguhnya," jelas Kang Dedi.
Selain urusan transportasi perkotaan, Gubernur juga menegaskan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan di luar wilayah metropolitan.
"Gubernur Jawa Barat harus berpikir dua hal: keadilan yang merata di seluruh pelosok desa dan perkembangan modernisasi di pusat kota. Wilayah terisolir yang masih memakai jembatan bambu seperti di Sukabumi, Garut, Cianjur Selatan, hingga Kuningan dan Ciamis harus diurus! Tidak boleh hulu dikorbankan demi hilir," tegas Gubernur Jawa Barat.
Dalam momen yang sama, kebijakan terkait penerbangan di Jawa Barat turut dirombak. Pemerintah sepakat untuk kembali menghidupkan Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung.
"Bulan Agustus, penerbangan domestik di Husein akan diaktifkan kembali. Bahkan, suratnya sedang saya buat hari ini agar penerbangan internasional regional juga ditarik ke Husein. Sedangkan untuk Kertajati, kita proyeksikan menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri dan fokus melayani penerbangan Haji serta Umrah," jelas Dedi Mulyadi.
Menteri Perhubungan, Dudi Purwagandi, langsung merespons dan memberikan kepastian hukum dari pihak pemerintah pusat terkait perizinan bandara tersebut.
"Pemerintah pusat sepakat untuk mengaktifkan kembali Bandara Husein untuk penerbangan domestik. Sekitar 20 hingga 24 rute sudah kami berikan izinnya kepada Angkasa Pura. Sesuai permintaan Pak Gubernur, kami juga akan memberikan izin untuk penerbangan internasional regional," ucap Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi.
Sebagai penutup, Menteri Perhubungan memberikan instruksi keras terkait target penyelesaian proyek Mass Transit di Bandung.
"Seluruh pelaksanaan program ini harus berjalan dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Saya tegaskan, pada akhir tahun 2027, BRT ini harus sudah beroperasi penuh untuk melayani masyarakat Bandung Raya!" tegas Menteri Perhubungan. [SB.07/Kujang]***
.jfif)
0 Komentar