SARIBERITA.ID| Wacana mengenai pembatasan dan penepatan sasaran konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite hingga saat ini belum diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini dinilai masih sangat bergantung pada proses pemutakhiran dan tingkat akurasi data dari pemerintah, termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS), agar subsidi benar-benar jatuh ke tangan yang berhak.
Fitra, mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembatasan Pertalite pada dasarnya harus menunggu penjelasan resmi dari pemerintah. Meski begitu, ia menilai bahwa pemerintah saat ini sangat berhati-hati karena setiap kebijakan yang diambil harus sangat berbasis data.
"Hal-hal yang terkait dengan kebijakan itu akan sangat berbasis data, dan itu merupakan amanat Presiden. Presiden meminta supaya kebijakan-kebijakan itu tepat sasaran. Dalam konteks ini, sasarannya lebih kepada orangnya, bukan ke barang," jelas Fitra.
Fitra menambahkan bahwa pemerintah berupaya keras untuk mengurangi dampak kesalahan (error) dalam penyaluran subsidi, baik itu inclusion error (orang yang tidak berhak malah menerima) maupun exclusion error (orang yang berhak malah tidak menerima). Oleh karena itu, migrasi dan akurasi data menjadi syarat mutlak sebelum kebijakan digulirkan.
"Kita harus menunggu supaya datanya secara statistik inclusion dan exclusion error-nya bisa diterima. Kalau kita bandingkan, data untuk kelompok masyarakat 50 persen paling bawah dan 50 persen paling atas saat ini secara statistik sudah jauh lebih akurat," tegasnya. Ia menyebutkan bahwa data untuk masyarakat desil 1 sampai desil 4 sudah cukup kuat untuk digunakan.
Sementara itu, Pembawa Acara (Host) program tersebut, Lew, menyoroti soal tantangan pengelompokan masyarakat yang tidak didasarkan pada data penghasilan (income). Ia membandingkan sistem ini dengan dunia pertelevisian yang bisa dengan jelas mengelompokkan Status Sosial Ekonomi (SES) masyarakat menjadi kelas A, B, atau C berdasarkan pengeluaran per bulan.
Menanggapi hal tersebut, Fitra merujuk pada pernyataan narasumber lainnya, Pak Accul, yang sebelumnya menyebutkan bahwa ketiadaan atau sulitnya mendapatkan data riil terkait pendapatan (income) masyarakat merupakan hal yang wajar.
"Berdasarkan apa yang disampaikan Pak Accul, ini adalah international best practice. Data income itu selalu sulit didapatkan, tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Makanya perhitungan ketimpangan atau rasio gini standar internasional selalu berdasarkan pendekatan pengeluaran, bukan pendapatan," papar Fitra.
Karena sulitnya melacak pendapatan riil masyarakat, Fitra menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan taksiran pengeluaran untuk menentukan kelas ekonomi seseorang. Metode yang lazim dipakai adalah Proxy Means Test, yakni menaksir status ekonomi berdasarkan aset atau kondisi fisik tempat tinggal, seperti jenis ubin hingga atap rumah.
"Ini adalah yang biasa dilakukan oleh negara berkembang (developing countries). Kalau negara maju (developed countries), mereka sudah tidak pakai proksi lagi karena datanya sudah komprehensif dan saling terhubung (link)," ujarnya.
Meski demikian, Fitra melihat bahwa upaya perbaikan data yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan langkah awal yang krusial. "Kita memulai dari data dulu, mudah-mudahan ke depannya kita bisa menjadi negara maju," tutup Fitra.[SB.101/r]
.jfif)
0 Komentar