Nasbi Sebut Kritik Itu Seperti Jamu, Pahit tetapi Menyehatkan

 SARIBERITA.ID, Jakarta – Dalam iklim demokrasi yang dinamis, kritik dari masyarakat kepada pemerintah merupakan elemen krusial yang tidak dapat dihindari. Menyikapi berbagai dinamika opini publik, pihak Istana menegaskan komitmennya untuk tidak bersikap antikritik. Sebaliknya, setiap masukan dan teguran dipandang sebagai instrumen evaluasi kebijakan yang sangat membangun.

Hal ini mengemuka dalam diskusi publik yang mengusung tema Cover Both Sides, sebuah ruang dialog yang menyoroti pentingnya keseimbangan arus informasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Melalui pendekatan jurnalistik yang berimbang, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif terhadap berbagai isu nasional.

Hasan Nasbi, selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, memberikan perumpamaan filosofis yang menarik mengenai bagaimana pemerintah memosisikan sebuah kritik, betapapun tajamnya kritik tersebut.

"Kritik itu bagi pemerintah ibarat kita meminum jamu. Rasanya memang pahit dan mungkin tidak enak saat pertama kali ditelan, tetapi khasiat sesudahnya itu sangat menyehatkan bagi tubuh. Begitu pula dengan roda pemerintahan; masukan yang tajam dan pedas dari masyarakat itu pada akhirnya akan menyehatkan sistem demokrasi kita, serta memperbaiki kinerja dari kebijakan yang sedang berjalan," jelas Hasan Nasbi.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah selalu menyediakan ruang terbuka untuk mendengar aspirasi publik. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya kritik yang dilandasi oleh fakta dan argumentasi yang rasional, bukan sekadar ujaran kebencian. Dengan menerapkan prinsip cover both sides, masyarakat diajak untuk melihat setiap persoalan secara utuh dari berbagai sudut pandang sebelum memberikan penilaian.

Sikap keterbukaan yang disampaikan ini diharapkan mampu menepis stigma bahwa negara membatasi kebebasan berpendapat. Pada akhirnya, harmoni antara pemerintah yang responsif dan masyarakat yang kritis merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan pro-rakyat.

[SB.102/CAHAYA]