SARIBERITA.ID – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, memicu perdebatan publik dan medis setelah menandatangani perintah eksekutif yang menuntut penyesuaian kembali rekomendasi vaksinasi anak. Kebijakan ini mendorong agar sebagian vaksin gabungan dipisahkan menjadi beberapa suntikan yang berbeda. Langkah ini memicu kekhawatiran karena dinilai bertentangan dengan konsensus ilmiah yang ada saat ini.
Berdasarkan dokumen penjelasan yang dirilis oleh Gedung Putih, perintah eksekutif tersebut secara spesifik merekomendasikan agar vaksin MMR (Campak, Gondongan, dan Rubella) dipecah menjadi tiga jenis vaksin terpisah yang diberikan pada waktu yang berbeda. Dokumen tersebut juga mengharuskan Departemen Kesehatan AS untuk lebih mengintensifkan penelitian terhadap vaksin.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa pemberian vaksin gabungan pada anak dapat menimbulkan dampak yang buruk. Ia menginstruksikan agar vaksin dipecah ke dalam dosis tunggal dan diberikan dalam kunjungan medis yang terpisah.
"Pemerintahan saya mengakui standar rekomendasi vaksin masa kanak-kanak untuk 11 vaksin inti terhadap penyakit yang paling serius dan berbahaya. Bersama dengan MMR, kami berharap ini akan dipisah menjadi tiga vaksinasi berbeda yang diberikan pada waktu yang berlainan. Menggabungkannya kemungkinan bisa sangat mematikan. Sebagai contoh, pada usia satu tahun, harus ada lima kunjungan terpisah untuk vaksin daripada mendapatkan semuanya di hari yang sama," ujar Trump dalam pidatonya.
Menanggapi hal tersebut, Pakar Medis dan Kesehatan Masyarakat memberikan peringatan keras. Mereka merujuk pada penelitian bertahun-tahun dan data aktual yang telah membuktikan bahwa vaksin anak aman dan efektif, dengan risiko efek samping yang serius sangatlah rendah. Pakar kesehatan masyarakat memperingatkan bahwa memperpanjang jarak waktu pemberian vaksin justru akan membuat anak-anak rentan terinfeksi penyakit mematikan selama menunggu jadwal suntikan berikutnya—penyakit yang sebetulnya bisa dicegah secara efektif jika vaksin diberikan tepat waktu sesuai pedoman awal.
Selain itu, persyaratan vaksinasi untuk masuk sekolah di AS sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah negara bagian, bukan pemerintah federal. Oleh karena itu, perintah eksekutif dari Trump ini akan beroperasi sebagai anjuran agar setiap negara bagian mempertimbangkan kembali penyesuaian aturan vaksinasi di wilayahnya masing-masing.Pencabutan 175 Ribu Visa AS
Dalam perkembangan kebijakan lainnya, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah mencabut lebih dari 175.000 visa sejak Donald Trump memulai masa jabatan keduanya pada bulan Januari 2025.
Pihak Departemen Luar Negeri AS menjelaskan bahwa sebagian besar visa tersebut dicabut karena para pemegangnya terbukti terlibat dalam berbagai jenis tindak pidana, seperti penyerangan, mengemudi dalam keadaan mabuk (DUI), pencurian, dan pelanggaran narkotika. Selain itu, sejumlah besar visa juga dibatalkan karena pelanggaran serius lainnya, termasuk mengemudi dengan berbahaya, kekerasan seksual, pelecehan anak, penipuan, dan penggelapan dana.
Departemen Luar Negeri AS menegaskan kembali bahwa memiliki visa Amerika Serikat merupakan sebuah hak istimewa (privilese), bukan hak dasar. Oleh karena itu, Pemerintah AS akan terus mengambil seluruh langkah tegas yang diperlukan untuk melindungi masyarakat Amerika dari dampak buruk para pelanggar visa. Diketahui, sejak Trump kembali memimpin Gedung Putih, Washington terus memperketat aturan keimigrasian dan menindak tegas imigran yang tidak memiliki dokumen resmi.[SB.104/Pebri]
.jfif)
0 Komentar