SARIBERITA.ID -Kebakaran lahan yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dilaporkan kian meluas hingga menghanguskan area seluas 520 hektare. Merespons kondisi darurat tersebut, pemerintah terus mengintensifkan upaya pemadaman baik dari udara maupun darat.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi terkini di kawasan Bromo pada Minggu sore. Dalam kunjungannya, beliau memastikan bahwa operasi pemadaman menggunakan tiga unit helikopter water bombing akan terus dilakukan dan dimaksimalkan hingga seluruh titik api benar-benar padam, selama kondisi cuaca masih memungkinkan.
Lebih lanjut, Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa penanganan kebakaran saat ini menghadapi tantangan cuaca yang cukup sulit, di mana Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan diprediksi tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat.
"Secara matematis, secara teknokratik dihitung, hampir mustahil 10 hari ke depan ada operasi (modifikasi cuaca). Jadi kita betul-betul mengandalkan satu water bombing, yang kedua pasukan darat," tegas Raja Juli Antoni.
Untuk mengefektifkan upaya pemadaman dan koordinasi di lapangan, Menteri Kehutanan juga telah menggelar rapat pembentukan sistem komando insiden (incident command). Langkah ini diambil guna menciptakan struktur penanganan yang lebih teratur dan rapi. Dengan adanya sistem komando yang jelas, segala kebutuhan dan tantangan operasional diharapkan dapat terkoordinasikan dengan lebih baik, sehingga pemadaman berjalan lebih optimal.
Selain itu, Menteri Kehutanan juga menginstruksikan kepada Balai Besar TNBTS untuk menyiagakan petugas selama 24 jam penuh. Para petugas diminta memantau secara ketat seluruh titik yang masih mengeluarkan asap guna memastikan bara yang tersisa tidak kembali membesar dan memicu kebakaran baru.
Sebagai langkah antisipatif dan demi memprioritaskan keselamatan pengunjung, Balai Besar TNBTS akhirnya resmi menutup seluruh akses menuju kawasan wisata Bromo hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan ini juga bertujuan agar ruang gerak petugas dalam menangani kebakaran tidak terhambat.
Pemerintah mengimbau dengan tegas kepada seluruh masyarakat maupun wisatawan agar menunda kunjungan dan tidak memaksakan diri untuk memasuki kawasan yang terdampak hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman dari ancaman kebakaran.
[SB.103/Riskph]
.jfif)
0 Komentar