SARIBERITA.ID- Forum Komunikasi Rakyat Pati melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan keresahan yang dirasakan warga Kabupaten Pati. Audiensi ini dihadiri oleh berbagai perwakilan masyarakat Pati, termasuk tokoh agama, tokoh nelayan, pimpinan ormas, hingga aktivis perempuan.
Kehadiran forum ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal dan Wakil Ketua DPR RI, Ir. Hj. Sari Yuliati. Dalam pertemuan yang digelar santai namun serius tersebut, para perwakilan warga Pati menyuarakan berbagai persoalan yang belakangan ini mendera daerah mereka, mulai dari citra negatif di media sosial, isu keamanan, perbaikan regulasi ekonomi, hingga perlindungan anak.
Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Jateng-DIY Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor, yang hadir mewakili pengurus pusat, menyampaikan keresahan mendalam atas polarisasi dan stigma negatif yang melekat pada Pati selama setahun terakhir. Ia menegaskan bahwa masyarakat Pati sejatinya cinta damai dan ramah. Ia membawa dua poin utama kepada pimpinan DPR
Hal senada juga diutarakan terkait kebutuhan akan regulasi perlindungan dari penyebaran hoaks di media sosial yang selama ini terus memperburuk citra Kabupaten Pati, mengalahkan pemberitaan dari media resmi.
Selanjutnya, Agung, perwakilan nelayan Kabupaten Pati, menekankan bahwa stigma buruk akibat ulah segelintir orang berdampak sangat fatal pada perekonomian nelayan dan iklim investasi. Ia memohon perhatian khusus dari pemerintah pusat.
"Kita nelayan Kabupaten Pati sangat terasa dampaknya. Investor-investor yang akan masuk semuanya ketakutan akan Kabupaten Pati. Kami memohon perwakilan kita minta turun ke lapangan, lihat keadaan Pati yang sebetulnya cinta damai. Kabupaten Pati merupakan lumbung perikanan Indonesia, salah satu basis penyumbang program pemerintah," tegas Agung.
Sementara itu, Doni Kosti, Ketua Organisasi SP Nusantara DPC Pati, menyoroti pentingnya penataan ruang dan kawasan ekonomi khusus. Meskipun letak Pati sangat strategis dan dilalui akses transportasi Pantura 24 jam penuh, potensi ekonominya belum dimanfaatkan secara maksimal.
"Kami kepengin perekonomian di Pati didukung adanya investor lokal maupun modal asing. Kami juga memohon agar instansi terkait seperti Dinas Pertanian memperhatikan petani Pati secara luas, karena pertanian di sana tidak hanya padi, melainkan juga ketela dan tebu," ungkap Doni. Doni juga mendesak agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengambil langkah tegas dalam menertibkan konten kreator tak bertanggung jawab yang kerap mencoreng nama daerah.
Turut menyuarakan isu perlindungan dan keadilan bagi perempuan dan anak, perwakilan Aktivis Perempuan Pati (yang tak disebutkan namanya secara rinci) mengangkat kasus-kasus kekerasan seksual yang sempat menjadi isu nasional.
Ia mendesak agar DPR RI mengawal kelambanan penanganan hukum kekerasan seksual dan memastikan penegakan hukum berpihak pada korban. Ia juga menekankan perlunya sistem pencegahan, mulai dari revisi UU Perlindungan Anak dengan pengetatan standar operasional dan pengawasan di lembaga asuh (pesantren, daycare, panti asuhan), hingga pentingnya ketersediaan anggaran khusus di tingkat daerah untuk program pencegahan dan pemulihan psikologis korban.
Audiensi ini menjadi langkah konkret dari warga Pati untuk memulihkan citra "Pati Bumi Mina Tani" dan meminta jaminan keamanan serta perbaikan ekonomi langsung dari pemerintah pusat.SB.104/Pebri]
.jfif)
0 Komentar