DPR Papua Tengah Desak Pemerintah Pusat Gencarkan Sosialisasi Program Pembangunan di Tanah Papua

SARIBERITA.ID - Pemerintah pusat diminta untuk lebih aktif melakukan sosialisasi terkait program-program pembangunan hingga ke pelosok Tanah Papua. Langkah strategis ini dinilai sangat penting untuk mencegah terjadinya miskomunikasi serta memperkuat pemahaman masyarakat setempat terhadap kebijakan nasional.

Wakil Ketua I DPR Provinsi Papua Tengah sekaligus Sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi Papua Tengah, Diben Elaby, menilai bahwa minimnya sosialisasi terkait program pemerintah pusat hingga kini masih menjadi kendala utama di Tanah Papua.

Menurut Diben, kurangnya asupan informasi dapat memicu miskomunikasi antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikannya seusai menghadiri diskusi publik bertajuk "Suara Indonesia dari Timur" yang diselenggarakan di kawasan Tangerang, Banten.

Lebih lanjut, Diben berharap agar pemerintah pusat dapat memperkuat intensitas sosialisasi program hingga merata ke seluruh tingkatan, mulai dari kota, kabupaten, hingga provinsi di Tanah Papua. Ia menekankan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara langsung, terbuka, dan berkelanjutan akan mampu memperkuat pemahaman masyarakat sekaligus membangun rasa percaya rakyat Papua terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah pusat.

"Karena banyak program-program nasional yang masuk itu sebenarnya kabar baik buat kami di Papua Tengah, dan di Papua seluruhnya. Namun demikian, tidak pernah disosialisasikan secara baik. Bahkan, keterlibatan masyarakat adat itu minim, sehingga ada komunikasi yang putus ya," jelas Diben Elaby.

Ia juga menegaskan bahwa pada dasarnya seluruh masyarakat Papua sangat mendukung kemajuan daerah agar sejajar dengan wilayah lain di Indonesia, asalkan dilakukan dengan komunikasi dan pelibatan yang tepat sasaran.

"Jadi kita mau Papua ini maju, Papua ini bangkit, Papua ini menjadi sama seperti provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Namun, sosialisasi-sosialisasi atau pemahaman terhadap masyarakat lokal ini terbatas," pungkasnya memberikan masukan kepada pemerintah.[SB.104/Pebri]