Atas Instruksi Presiden, Pemerintah Percepat Penanganan Gempa NTT dengan Kirim 253 Ton Bantuan Logistik

SARIBERITA.ID – Pemerintah terus mempercepat penanganan darurat pascabencana gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Atas instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pemerintah kembali memberangkatkan bantuan logistik secara masif untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Memasuki hari kelima pascabencana pada pagi ini, pemerintah telah memberangkatkan lima unit pesawat yang membawa total 65 ton logistik tambahan. Dengan keberangkatan ini, akumulasi bantuan logistik yang telah berhasil dikirim ke NTT sejak hari pertama tanggap darurat telah mencapai angka 253 ton. Adapun jenis bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan-kebutuhan mendesak, seperti makanan, minuman, tenda pengungsian, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya.

Guna memastikan kelancaran dan kecepatan distribusi ke daerah-daerah terdampak, pemerintah memusatkan posko bantuan di dua titik utama, yakni Labuan Bajo dan Maumere. Dari posko Labuan Bajo, bantuan logistik akan didistribusikan secara berjenjang ke Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara itu, bantuan yang berada di posko Maumere akan difokuskan untuk disalurkan ke wilayah Sikka, Ende, dan Nagekeo.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Tedi Indrawijaya, menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memantau jalannya penanganan bencana di lapangan untuk memastikan bahwa distribusi bantuan berjalan dengan cepat dan tepat sasaran.

"Tanggal 19 Agustus 2026 jam 06.00 pagi kembali diberangkatkan lima pesawat menuju NTT. Hari ini total membawa 65 ton logistik. Jadi sejak hari pertama (sebanyak) 27 ton, hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik, baik itu makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh warga terdampak di NTT," jelas Tedi Indrawijaya.

Pemerintah berharap dengan adanya percepatan pengiriman dan distribusi logistik ini, seluruh kebutuhan esensial masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi selama masa pemulihan berlangsung.[SB.104/Pebri]