JAKARTA — Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) baru saja melangsungkan rapat koordinasi dengan format baru yang disebut sebagai "KSSK Plus". Atas arahan langsung dari Presiden, KSSK untuk pertama kalinya turut mengundang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ke dalam rapat tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya selaku Koordinator KSSK dalam konferensi pers menyampaikan bahwa rapat berlangsung dengan amat dinamis. Pihak Danantara sendiri turut dihadiri langsung oleh perwakilannya, yakni Rosan Roeslani. Seluruh pihak yang hadir sepakat untuk mempererat koordinasi demi memastikan kebijakan di sektor ekonomi berjalan selaras guna menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih kuat ke depannya.
Terkait status Danantara dalam rapat, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa peran mereka murni sebagai pihak undangan yang memberikan sudut pandang praktis di lapangan.
"Posisi Danantara pada rapat ini adalah sebagai undangan. KSSK ini semuanya regulator, kadang-kadang kami ingin mendengar masukan langsung dari pelaku bisnis yang mengelola bisnis besar. Danantara memberikan masukan yang cukup positif, artinya kita bisa mendapat informasi lebih untuk memastikan kebijakan kita lebih tepat sasaran ke depannya," jelas Menteri Keuangan.
Menjawab kekhawatiran awak media terkait potensi konflik kepentingan karena Danantara memiliki bisnis turunan, Menteri Keuangan menegaskan bahwa langkah ini tidak menyalahi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Beleid tersebut memperbolehkan KSSK mengundang lembaga lain, namun dengan batasan yang sangat ketat.
"Dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara. Kalau ada pembahasan hal yang sangat penting sekali dan berhubungan dengan (konflik) bisnis, mereka tidak akan ikut mengambil keputusan dan akan diminta keluar ruangan. Namun untuk kebijakan umum, mereka bisa ikut mendengarkan," paparnya. Kehadiran Danantara diposisikan untuk membantu regulator agar tidak salah dalam menerjemahkan data di atas kertas dengan realitas riil di dunia bisnis.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan juga merespons dinamika pasar pasca mundurnya Gubernur Bank Indonesia (BI). Ia meyakinkan pasar agar tidak khawatir atas transisi kepemimpinan tersebut karena figur penggantinya (yang disapa dengan sebutan "Ibu Desi") adalah sosok yang sangat berpengalaman di dalam sistem keuangan negara.
"Ibu Desi bukan pemain baru. Beliau sudah terlibat dengan proses di KSSK cukup lama, bahkan dulu memiliki peran ganda di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan BI. Pengetahuan beliau amat baik dan mumpuni untuk memastikan kebijakan moneter berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya," tegasnya meyakinkan publik.
Terakhir, Menteri Keuangan juga memberikan keterangan terkait nasib daerah-daerah yang mengalami kesulitan likuiditas pasca pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), yang berimbas pada tertundanya Dana Bagi Hasil (DBH) hingga ancaman pemotongan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pemerintah pusat mengaku telah mengkalkulasi kondisi tersebut dan memantau daerah mana saja yang mengalami defisit. "Sejak ada pemotongan TKD, kami sudah menghitung kemungkinan daerah yang uangnya kurang untuk membayar gaji atau operasional minimum. Dari monitor kami, ada hampir 490 daerah yang mungkin akan mendapatkan tambahan dana. Namun, pelaksanaannya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Bapak Presiden," pungkasnya. [SB.03]**
.jfif)
0 Komentar