JAKARTA — Langkah tegas yang diambil oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, dalam menutup 833 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) mendapatkan dukungan penuh dari jajaran Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. DPR menegaskan bahwa penguatan tata kelola program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh hanya sekadar menjadi gebrakan di awal masa jabatan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, menilai penutupan SPPG yang tidak memenuhi standar merupakan langkah yang sangat tepat untuk memperbaiki tata kelola program MBG ke depannya. Menurutnya, larangan tegas terkait penggunaan barang bersubsidi di dapur SPPG—seperti Gas LPG 3 kg, Beras SPHP, dan minyak goreng bersubsidi—menjadi bagian dari upaya krusial untuk mewujudkan program yang jauh lebih transparan dan profesional.
Kahfi menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan, pemenuhan standar keamanan pangan, serta ketepatan sasaran harus senantiasa menjadi prioritas utama BGN. Ia juga meminta adanya inspeksi rutin agar pembenahan tata kelola tersebut dapat berjalan dengan konsisten.
"Pada prinsipnya kami mendukung gebrakan Bapak Sudaryono, selama itu dalam rangka peningkatan kualitas, keamanan, dan menjaga agar program ini betul-betul bisa tepat sasaran. Komisi IX akan tetap konsisten melakukan pengawasan secara konstruktif agar gebrakan Pak Sudaryono ini tidak bersifat sesaat. Kami berharap pada akhirnya ini bisa menjadi sebuah sistem dan tata kelola penanganan MBG yang lebih berkualitas," tegas Ashabul Kahfi.
Ia juga secara khusus memberikan apresiasi atas keberanian dan gerak cepat Kepala BGN dalam menindak dapur-dapur umum yang tidak mematuhi pedoman standar kesehatan dan keselamatan.
Di sisi lain, desakan perbaikan sistem juga datang dari Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago. Irma meminta Kepala BGN untuk segera melakukan rotasi secara berkala terhadap posisi Koordinator Wilayah (Korwel) dan Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPG. Langkah strategis ini dinilai sangat penting untuk mencegah potensi tindakan koruptif, sekaligus membersihkan oknum-oknum di balik dapur program MBG yang bermasalah.
"Kami di Komisi IX meminta agar Korwel dan Korcam itu harus di-rolling. Kenapa? Karena selama ini, mohon maaf, kita tahu banyak yang mem-backup SPPG yang tidak sesuai SOP. SPPG yang 'busuk' dan nakal itu di-backup sama mereka. Untuk itu oknum yang nakal harus ditindak tegas, rolling dilakukan supaya memutus mata rantai penyimpangan atau hengki-pengki," ungkap Irma.
Lebih lanjut, Irma mengingatkan seluruh pihak untuk benar-benar mengawal pelaksanaan program MBG secara ketat dan tegas. Ia menekankan bahwa inisiatif pemerintah ini memiliki manfaat yang luar biasa dan dampak jangka panjang yang positif, tidak hanya bagi peningkatan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga bagi perputaran dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.
DPR RI memastikan akan terus mengoptimalkan fungsi pengawasannya agar program prioritas Presiden ini dapat direalisasikan tepat sasaran dan beroperasi sesuai dengan tujuan awalnya. [SB.11]**
.jfif)
0 Komentar