"Kami Disuruh Pindah Negara, Ini Titik Terendah!" Kritik Keras Masyarakat Sipil Terhadap Program Makan Bergizi Gratis

 

Jakarta – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai kritik tajam. Dalam sebuah audiensi, perwakilan masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch meluapkan kekecewaan mendalam atas karut-marut tata kelola, indikasi korupsi, hingga serangan balik yang mereka terima lantaran vokal mengkritisi program tersebut.

Media Wahyudi Askar, selaku anggota MBG Watch, mengungkapkan kepedihannya saat menceritakan bahwa pihak-pihak yang kritis terhadap program MBG justru mendapatkan intimidasi verbal.

"Kami masyarakat sipil yang menyuarakan ini disuruh pindah negara. Ini adalah titik terendah terus terang bagi saya," ujar Media Wahyudi Askar dengan nada kecewa. "Saya ke luar negeri sekolah, kawan-kawan berjuang dengan baik untuk masyarakat, kemudian kita melakukan ini disuruh pergi ke luar Indonesia. This is so painful."

Media menuturkan bahwa pada awalnya, niat baik Presiden Prabowo dalam menjanjikan program MBG saat pemilu tidak pernah disangsikan. Namun, keraguan mulai muncul seiring dengan berbagai kebijakan ganjil dalam pelaksanaannya.

Menurut pemaparannya, masalah bermula dari pemilihan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang justru berlatar belakang ahli serangga, hingga pelibatan personel kepolisian dan TNI di kursi pimpinan badan tersebut. Kejanggalan makin terlihat saat penunjukan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) tidak melalui skema Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang semestinya.

"Datanglah hari ketika kita kemudian tahu SPPG itu dimiliki oleh unsur entitas yang terafiliasi dengan penguasa," tegasnya.

Keterlibatan aparat keamanan secara masif juga menjadi sorotan. Dibeberkan bahwa ribuan dapur program MBG dipegang oleh polisi, TNI, ormas keagamaan, hingga pihak-pihak yang terafiliasi partai politik. Menurut Media Wahyudi Askar, berdasarkan studi banding perlindungan sosial yang ia teliti di berbagai negara selama belasan tahun, pelibatan aparat dalam program makan gratis bagi pelajar adalah sebuah anomali.

"Tidak ada satupun negara di seluruh dunia yang program makan bergizi gratisnya dilakukan oleh aparat keamanan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa program MBG di Indonesia, dari segi anggaran, merupakan free school meal program terbesar di dunia. Ironisnya, program ini juga diklaim sebagai program dengan tingkat inefisiensi dan potensi korupsi tertinggi.

Klaim ini bukan isapan jempol, merujuk pada penangkapan Kepala BGN beberapa waktu lalu, serta adanya intervensi agar Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data dugaan korupsi dalam pelaksanaan MBG.

Media juga menyoroti pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat yang telah berdampak buruk bagi peternak dan petani lokal. Ketidakstabilan harga pangan saat ini diklaim sangat parah. Sebagai contoh, harga daging ayam week-to-week meroket hingga lebih dari 10%, terutama di daerah-daerah yang memiliki SPPG terbanyak.

"Jadi multiplier negative effect dari MBG ini juga dirasakan oleh masyarakat yang tidak menerima MBG," terangnya.

Dengan target anggaran yang fantastis hingga Rp200-an triliun, alokasi dana MBG dikritik karena mengambil porsi yang sangat besar dari anggaran pendidikan nasional.

Berdasarkan perbandingan best practice, anggaran program serupa di Brasil (di bawah Presiden Lula) hanya memakan 2% dari total anggaran pendidikan. Sementara di Indonesia, program ini menelan hingga 34% dari anggaran pendidikan yang sudah ada.

Dampaknya dikeluhkan sangat terasa di lapangan. Beasiswa di perguruan tinggi menyusut drastis, dan anggaran pelatihan guru serta siswa di berbagai Dinas Pendidikan di daerah mengalami pemotongan signifikan.

"Secara statistik rumusnya sederhana, kepercayaan pasar. Dan ketika kebijakan strategis nasionalnya tidak benar, kita menyaksikan hari ini capital outflow yang sangat-sangat parah," ungkap akademisi yang juga memiliki latar belakang studi di bidang keuangan tersebut. Hal ini merujuk pada nilai tukar Rupiah yang turut terpukul, membuat harga pakan ternak impor melonjak dan makin mencekik petani kecil.

Di akhir pemaparannya, Media Wahyudi Askar menekankan bahwa akar masalah MBG berada pada aspek conflict of interest. "Sepanjang SPPG-nya masih dimiliki oleh orang-orang yang punya konflik kepentingan, saya sangat tidak yakin bahwa kemudian dapurnya akan dikelola dengan baik," tuturnya.

Masyarakat sipil mendorong DPR untuk menggunakan hak yang melekat pada mereka untuk mengevaluasi secara total atau menghentikan program ini. Ia mengingatkan bahwa hanya ada tiga entitas yang memiliki kuasa menghentikan kekacauan program ini yaitu Mahkamah Konstitusi, DPR RI. dan  Presiden Prabowo Subianto

Namun, ia mengisyaratkan kekhawatiran dan kekecewaan karena sejauh ini ketiga institusi tersebut seolah belum merespons sesuai harapan publik. [SB.02]***