CIANJUR,[KC] - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 yang mempertegas aturan main pengawasan kepatuhan pajak. Beleid terbaru ini secara spesifik merinci kriteria terkait Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang tidak terselesaikan di tahap klarifikasi dan harus ditingkatkan prosesnya menjadi pemeriksaan terhadap Wajib Pajak (WP).
Tubuh/Isi Berita (Body):
Penerbitan SP2DK pada dasarnya adalah langkah persuasif dan awal dari DJP untuk meminta klarifikasi dari Wajib Pajak ketika ditemukan adanya dugaan ketidaksesuaian data pelaporan pajak. Meskipun bersifat permintaan penjelasan, tidak semua SP2DK bisa ditutup begitu saja. Melalui SE-8/PJ/2026, otoritas pajak membeberkan indikator dan kondisi spesifik di mana tahapan pengawasan ini harus berlanjut ke tahap pemeriksaan.
Terdapat beberapa kriteria utama yang membuat SP2DK berlanjut ke meja pemeriksaan. Pertama, Wajib Pajak sama sekali tidak memberikan tanggapan atau klarifikasi dalam batas waktu yang telah ditentukan sejak surat dikirimkan. Kedua, Wajib Pajak memberikan tanggapan, namun penjelasan beserta bukti yang dilampirkan dinilai tidak memadai, tidak relevan, atau tidak dapat menyanggah temuan data yang dimiliki oleh otoritas pajak. Ketiga, Wajib Pajak menolak untuk dilakukan kunjungan (visit) oleh pegawai pajak dalam rangka penelitian material.
Langkah ini diambil oleh DJP untuk memberikan kepastian hukum dan standardisasi bagi Account Representative (AR) di lapangan. Aturan ini memastikan bahwa proses transisi dari pengawasan ke pemeriksaan pajak dilakukan secara objektif, transparan, terukur, dan tidak berdasarkan asumsi sepihak.
Dengan terbitnya penegasan aturan ini, para Wajib Pajak—termasuk pelaku usaha dan masyarakat di wilayah Cianjur—diimbau untuk tidak abai dan lebih kooperatif apabila menerima "surat cinta" berupa SP2DK dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Mengabaikan surat tersebut justru akan merugikan Wajib Pajak sendiri karena akan memicu proses pemeriksaan yang berisiko menimbulkan sanksi denda administratif yang jauh lebih berat.
[KC.00/CAHAYA]
.jfif)
0 Komentar