SARIBERITA.ID| Bonus demografi yang dimiliki Indonesia sering disebut sebagai "middle income bonus". Namun, tanpa adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan strategi pembangunan yang tepat, bonus demografi tersebut berisiko menjadi "middle income trap". Berbagai pihak termasuk pemerintah dan asosiasi pengusaha, saat ini tengah mengevaluasi apakah langkah yang ditempuh Indonesia sudah berada pada jalur yang benar menuju cita-cita sebagai negara berpendapatan tinggi atau high income country di tahun 2045.
Menurut Managing Director McKinsey & Company Indonesia, Khoon Tee Tan, dalam 20 tahun terakhir Indonesia mencatatkan rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 5% per tahun. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan populasi sekitar 2% dan peningkatan produktivitas sekitar 3%.
Namun, Khoon Tee Tan memperingatkan bahwa ke depan, bonus demografi akan semakin menyusut. Pertumbuhan dari sisi populasi diperkirakan akan turun dari 2% menjadi hanya 0,5% dalam 20 tahun ke depan.
"Oleh karena itu, pertumbuhan PDB yang datang dari produktivitas harus ditingkatkan. Yang semula 3% harus naik untuk mengisi kekurangan tersebut hingga mencapai 5%, atau meningkat sekitar 1,6 kali lipat dari produktivitas saat ini," ujar Khoon Tee Tan.
Untuk mencapai target peningkatan produktivitas tersebut, Khoon Tee Tan menekankan pentingnya usaha menengah dan besar di Indonesia yang harus dilipatgandakan jumlahnya (naik kelas). Selain itu, Indonesia yang berada dalam rantai ekonomi global yang terkoneksi juga perlu menarik Penanaman Modal Asing (PMA) dan mendorong mereka untuk bekerja sama dengan perusahaan lokal. Upaya hilirisasi (downstreaming) dinilai sudah berada di jalur yang benar, tetapi tidak boleh berhenti di tengah jalan dan harus berujung pada industrialisasi penuh dengan memanfaatkan teknologi canggih (advanced technology).
Menanggapi perlunya peningkatan produktivitas dan masuknya modal asing, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, menyoroti masalah iklim usaha dan daya saing. Menurutnya, daya saing di Indonesia harus diukur dari berbagai aspek, baik dari faktor yang terukur (quantifiable) maupun yang tidak (non-quantifiable).
Shinta Kamdani menyebutkan bahwa salah satu indikator investasi belum efisien di Indonesia adalah nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih berada di angka 6,3.
"Biaya berbisnis (cost of doing business) di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga di ASEAN. Contohnya, biaya logistik kita tinggi. Selain itu, suku bunga pinjaman di negara tetangga mungkin 4 sampai 6 persen, sementara kita mencapai 8 sampai 10 persen. Biaya energi dan tenaga kerja juga harus diperhitungkan," tegas Shinta Kamdani.
Dari sisi yang tidak terukur, Shinta Kamdani menekankan perlunya evaluasi atas regulasi, perizinan, birokrasi, dan keamanan. Upaya perbaikan seperti sistem Online Single Submission (OSS) dinilai sebagai langkah perbaikan, meski Indonesia masih menghadapi tantangan stigma sebagai ekonomi berbiaya tinggi (high-cost economy).
Di samping persoalan daya saing, tantangan lain adalah disparitas antarwilayah. Khoon Tee Tan melihat perlunya memanfaatkan sumber daya alam dan keunggulan unik (ciri-ciri khusus) tiap daerah, seperti sektor pertambangan dan pertanian (agri), untuk membangun ekonomi mikro yang diintegrasikan secara nasional maupun regional.
Senada dengan hal tersebut, Shinta Kamdani mengakui bahwa pemerataan keuntungan ekonomi belum terwujud. Oleh karena itu, APINDO saat ini lebih memfokuskan program UMKM mereka di tingkat daerah melalui inisiatif "UMKM Merdeka". Program ini memungkinkan para mahasiswa dari berbagai jurusan seperti akuntansi, pemasaran, dan digital untuk magang langsung di sektor UMKM. Selain memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa yang dihitung sebagai kredit semester, program ini secara signifikan membantu kapasitas UMKM daerah untuk "naik kelas".
Kolaborasi berbagai sektor, mulai dari regulasi yang mempermudah iklim usaha, percepatan alih teknologi, pengembangan UMKM secara regional, hingga peningkatan daya saing nasional adalah elemen kunci yang dibutuhkan jika Indonesia ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah dan benar-benar bertransformasi menjadi negara maju di tahun 2045.[SB.101/R]
0 Komentar