SARIBERITA.ID| Masalah tingginya jumlah pekerja di sektor informal dan sulitnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk "naik kelas" masih menjadi tantangan struktural bagi perekonomian Indonesia. Terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal membuat sebagian besar tenaga kerja akhirnya terserap ke sektor informal, yang minim proteksi dan akses terhadap permodalan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, mengungkapkan bahwa sektor swasta sebenarnya memiliki peran yang sangat krusial dalam perekonomian nasional. Mengutip data Bappenas, Shinta menyebutkan bahwa 85% investasi nasional berasal dari swasta, yang juga menyumbang 85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta 90% dalam penciptaan lapangan pekerjaan.
Namun, dari total ekosistem usaha yang ada, struktur pengusaha di Indonesia masih didominasi oleh skala mikro.
"Strukturnya yang paling besar itu adalah usaha mikro, jumlahnya mencapai sekitar 96%. Sedangkan usaha kecil hanya 1,7% dan menengah 1,2%. Banyak dari usaha mikro ini tidak masuk ke ranah formal, yang kemudian menjadi isu karena saat ini hampir 60% pekerja kita berada di sektor informal akibat tidak cukupnya penciptaan lapangan kerja formal," jelas Shinta Kamdani.
Menurut Shinta, untuk membuat UMKM naik kelas (dari mikro ke kecil, lalu ke menengah), dibutuhkan pembangunan ekosistem yang menyeluruh. Tidak hanya dari sisi pembiayaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), tetapi juga kepastian akses pasar. Ia mendorong pendekatan inclusive closed-loop, di mana UMKM bisa masuk ke dalam rantai pasok perusahaan besar agar permintaan pasar (demand) menjadi lebih konsisten.
Selain itu, Shinta juga menyoroti keengganan pelaku UMKM untuk melakukan formalisasi. Banyak pelaku usaha mikro memilih tetap berada di sektor informal karena khawatir terhadap kewajiban membayar pajak. Oleh karenanya, harus ada insentif jelas yang mempermudah usaha mereka, seperti kemudahan akses pembiayaan bank atau perizinan setelah mereka terformalisasi. Pelatihan kapasitas dasar seperti pembukuan (bookkeeping) dan kemampuan dokumentasi juga dinilai masih minim dan sangat dibutuhkan pengusaha mikro.
Menanggapi fenomena ini, Managing Director McKinsey & Company Indonesia, Khoon Tee Tan, menyampaikan bahwa dominasi sektor informal di bursa tenaga kerja sebenarnya adalah kenyataan yang lazim terjadi di banyak negara berkembang, tidak hanya di Indonesia.
Namun, Khoon Tee Tan memberikan catatan bahwa hal tersebut mencerminkan dua permasalahan utama. "Pertama, perusahaan skala menengah dan besar masih belum mencukupi untuk menyerap tenaga kerja secara optimal. Kedua, masih belum banyak perusahaan mikro dan kecil yang mampu naik kelas," paparnya.
Khoon Tee Tan menjelaskan bahwa baik perusahaan informal maupun formal sama-sama berdampak baik karena mampu mendorong inovasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Akan tetapi, perusahaan informal memiliki keterbatasan ruang gerak, terutama dalam mendapatkan akses modal finansial dan akses untuk merekrut SDM berketerampilan tinggi.
Oleh karena itu, formalisasi adalah langkah yang sangat penting. Menurut Khoon Tee Tan, agar proses transisi dari informal ke formal ini berjalan lancar, dibutuhkan dukungan modal kelembagaan (institusional).
"Modal ini berfungsi sebagai insentif bagi perusahaan informal yang mau beralih ke formal. Dukungan kelembagaan bisa berupa peringanan beban regulasi kebijakan, sekaligus memberikan pemahaman mengenai manfaat serta nilai tambah apa saja yang akan mereka dapatkan ketika usaha mereka telah resmi terdaftar," pungkas Khoon Tee Tan.
Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan para pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk membenahi ekosistem ini. Peningkatan daya saing, adaptasi teknologi, serta kemudahan regulasi menjadi kunci agar UMKM Indonesia mampu naik kelas dan berkontribusi lebih besar bagi penciptaan lapangan pekerjaan formal.[SB.101/R]
0 Komentar