Tantangan Menkeu Suahasil Nazara: Maksimalkan APBN, Keadilan Dana Daerah, dan Optimalisasi Penerimaan Negara

SARIBERITA.ID| Penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan membawa sejumlah tantangan besar, terutama dalam memaksimalkan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN dituntut tak sekadar menjadi penjaga stabilitas ekonomi (shock absorber), tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan pembangunan dan pemerataan di berbagai daerah.

Hal tersebut mengemuka dalam program diskusi Top Economy di Metro TV yang dipandu oleh host Leon Sam, dengan menghadirkan sejumlah narasumber ahli di bidang ekonomi dan kebijakan publik, yakni Adit, Samad, dan Fuad.

Pakar Kebijakan Publik, Adit, mengingatkan kembali pesan Presiden bahwa APBN harus difungsikan sebagai alat perjuangan dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini. Menurutnya, langkah jangka pendek yang perlu dilanjutkan oleh Menkeu Suahasil adalah memastikan belanja pemerintah pusat memberikan dampak ganda (multiplier effect) yang luas di masyarakat.

"Fiskal harus menjadi shock absorber. Bagaimana ini bisa memberikan daya ungkit terhadap daya beli masyarakat, itu yang perlu dilakukan saat ini," jelas Adit.

Ia juga menyoroti pentingnya menghentikan praktik-praktik kelembagaan yang kerap menjadi ganjalan dalam akselerasi kebijakan fiskal di lapangan. Adit menegaskan bahwa penegakan tata kelola yang baik (good governance) adalah tanggung jawab mutlak di semua kementerian.

Sementara itu, Pengamat Keuangan Daerah, Samad, memaparkan poin-poin do and don't yang harus diperhatikan oleh Menkeu dalam menjalankan fungsi stabilisasi dan distribusi APBN. Dari sisi stabilisasi, Samad menekankan perlunya peluncuran program perlindungan sosial saat daya beli masyarakat menurun, serta pemberian insentif fiskal ketika investor mengalami kelesuan.

Dari sisi distribusi, Samad menyoroti pentingnya akselerasi Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah-wilayah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah. "Daerah-daerah yang PAD-nya rendah itu tentu harus diakselerasi melalui TKD. Kemudian review kembali Dana Bagi Hasil (DBH), mana yang menjadi prioritas untuk bisa direalisasikan pada 2027 buat pembangunan di daerah," tegas Samad. Ia mengingatkan agar pusat lebih peka sehingga tidak ada lagi keluhan dari pemerintah daerah maupun asosiasi seperti Apkasi.

Di sisi lain, Ekonom Senior, Fuad, memfokuskan pandangannya pada dua pilar utama: kelancaran alokasi dana daerah dan optimalisasi penerimaan negara. Senada dengan Samad, Fuad mewanti-wanti agar alokasi transfer dan dana bagi hasil tidak tersendat yang memicu protes dari daerah.

Terkait penerimaan negara, Fuad menyoroti pentingnya penertiban sumber-sumber pendapatan tanpa harus "mencekik" pihak yang salah. Ia mengkritik praktik pengejaran pajak terhadap institusi yang berorientasi pada misi sosial, seperti rumah sakit atau sekolah yang bukan milik pemerintah, yang notabene justru sedang membantu tugas negara.

"Supaya meningkatkan sumber-sumber penerimaan, seperti kata Pak Prabowo, kalau tidak ada duitnya kan susah kita ngomong apa saja. Jadi benar-benar ditertibkan. Jangan mengejar lembaga yang mengemban misi sosial," ujar Fuad.

Sebagai solusi mendongkrak pendapatan, Fuad mengusulkan revisi Undang-Undang Minerba untuk menertibkan sektor sumber daya alam yang sangat besar, bila perlu melalui pembentukan badan khusus Minerba. Di akhir diskusi, saat ditanya mengenai struktur Kemenkeu, Fuad menilai posisi satu Wakil Menteri Keuangan saat ini dirasa sudah cukup untuk mendampingi Menkeu Suahasil Nazara, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.[SB.101/R]