APINDO Soroti Tingginya "High Cost Economy", Daya Saing Iklim Usaha Indonesia Dinilai Belum Efisien

 SARIBERITA.ID| Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti iklim usaha dan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global yang dinilai masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Tingginya ongkos untuk menjalankan bisnis (cost of doing business) di Tanah Air masih menjadi batu sandungan utama dalam menarik investasi yang berkualitas.

Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani (Sinta), memaparkan bahwa untuk melompat maju, kemudahan berusaha harus menjadi fokus dan perhatian utama pemerintah. Menurutnya, pemerintah tidak boleh sekadar mengejar kuantitas atau jumlah investasi yang masuk, melainkan harus memastikan kualitas investasi tersebut.

"Kita sekarang tidak hanya bisa melihat investasi yang masuk, tapi investasi yang berkualitas. Oleh karenanya, yang harus diperhatikan adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR Indonesia itu berada di angka 6,3. Itu berarti investasi kita dianggap masih belum efektif dan belum efisien," ujar Shinta.

Lebih lanjut, Shinta menjelaskan bahwa ongkos menjalankan bisnis di Indonesia jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, khususnya di kawasan ASEAN Plus 5. Ketidakmampuan untuk bersaing ini sangat terlihat dari berbagai komponen biaya operasional industri.

"Kita belum bisa kompetitif. Contohnya biaya logistik kita lebih tinggi. Kemudian mengenai ongkos tenaga kerja yang saat ini banyak diperdebatkan. Selain itu, cost of fund atau suku bunga pinjaman kita juga tinggi. Di negara tetangga mungkin bunganya hanya 4 sampai 6 persen, tapi di kita bisa mencapai 8 hingga 10 persen. Belum lagi biaya energi yang juga tinggi," paparnya.

Di luar biaya-biaya operasional (tangible) tersebut, APINDO juga menekankan besarnya pengaruh hambatan non-materiil terhadap daya saing iklim usaha. Sederet masalah seperti tumpang tindih regulasi, kerumitan perizinan dan birokrasi, hingga faktor keamanan sangat menentukan keberhasilan investasi.

Shinta mengakui bahwa saat ini pemerintah, khususnya melalui Kementerian Investasi, sedang berupaya keras memperbaiki iklim usaha. Salah satunya dengan mempercepat dan mempermudah perizinan satu pintu lewat sistem penerbitan izin Online Single Submission (OSS) 2.0. Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu menghapus stigma Indonesia sebagai negara dengan ekonomi biaya tinggi.

"Ini semua bagian dari upaya. Tapi sekali lagi, posisi kita saat ini masih dianggap sebagai high cost economy, sehingga masih belum bisa berdaya saing kuat dengan negara-negara tetangga. Itu yang menjadi isu utama, karena walaupun pasar kita besar, pada akhirnya investor akan tetap memilih mana (negara) yang lebih mudah untuk mereka masuk," pungkas Shinta.[SB.101/R]