Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

iklan 728 x 90

Penjelasan Menkes Soal Isu Pemangkasan Anggaran dan Evaluasi Layanan BPJS Kesehatan yang Viral



 SARIBERITA.ID, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menepis isu pemangkasan anggaran operasional yang dialokasikan untuk tahun 2026. Beredar kabar bahwa anggaran Kemenkes menyusut 10% menjadi sekitar Rp 110 triliun dari sebelumnya yang mencapai Rp 114 triliun. Penurunan nilai ini bukan berarti adanya pemotongan anggaran pelayanan, melainkan disebabkan oleh perubahan mekanisme skema penyaluran dana untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menteri Kesehatan menerangkan bahwa di tahun ini (2026), pemerintah memang menyuntikkan dana sebesar Rp 20 triliun untuk menutupi defisit keuangan BPJS. Injeksi dana tersebut dibagi menjadi dua pintu: Rp 10 triliun disalurkan langsung melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Rp 10 triliun sisanya melalui Kemenkes. "Nah untuk tahun depan itu kan butuh lagi, itu mungkin sekitar Rp 25 sampai Rp 30 triliun... Tahun depan sudah diputuskan enggak akan masuk lewat Kemenkes, akan masuk lewat Kementerian Keuangan. Jadi gap terbesarnya itu dari situ, hanya realokasi aja," jelas Menteri Kesehatan. Dengan ditariknya dana BPJS sepenuhnya melalui Kemenkeu, anggaran sebesar Rp 110 triliun diyakini akan mencukupi seluruh program prioritas Kemenkes tanpa hambatan.

Selain isu anggaran, Menkes juga menyoroti viralnya beberapa kasus keluhan dari pasien BPJS Kesehatan di media sosial yang merasa dianaktirikan atau bahkan mendapat perlakuan kurang empati dari tenaga kesehatan (nakes). Merespons hal tersebut, Menkes mengingatkan kembali filosofi dasar asuransi sosial berkonsep gotong-royong. Di mana iuran masyarakat, termasuk yang hanya Rp 42.000 per bulan, mampu menanggung tindakan medis mahal seperti operasi pemasangan ring jantung, kemoterapi kanker, hingga cuci darah.

Terkait antrean pasien BPJS yang kerap dikeluhkan panjang, Menkes memaparkan bahwa hal itu dipicu oleh tingginya antusiasme masyarakat akan akses fasilitas layanan kesehatan gratis dan standar jaminan sosial yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat tanpa memandang kaya atau miskin. Sebagai solusi jangka panjang, Kemenkes selaras dengan program pemerintahan untuk memperluas kapasitas pelayanan dengan merenovasi 400 rumah sakit, guna memecah jalur antrean yang membeludak.

Menkes pun tidak menutup mata mengenai keluhan sikap sejumlah tenaga medis yang dinilai kurang empati. Beliau mengakui masih adanya tantangan bagi nakes untuk mengelola tekanan kerja (pressure) secara profesional. Perbaikan berkelanjutan akan terus didorong melalui edukasi, manajemen tata kelola fasilitas kesehatan yang lebih baik, hingga perbaikan budaya budi pekerti dan empati.

Namun, di atas segalanya, Menteri Kesehatan menitipkan pesan berharga kepada masyarakat agar selalu menjaga kesehatan. "Sebagus-bagusnya rumah sakit, mau masuk kamar operasi, tinggal rumah sakit lima hari, kan enggak mau. Mendingan tinggal di rumah. Jadi pesan saya tetap sehat, jangan masuk rumah sakit," pungkasnya. [SB.102/CAHAYA]

Posting Komentar

0 Komentar

Sistem Pengarsipan Digital
✕
✕
☰