SARIBERITA.ID - Memasuki pekan keempat pascagempa bumi yang melanda Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah terus berupaya mempercepat proses pembangunan Hunian Sementara (Huntara). Program Huntara ini secara khusus diperuntukkan bagi warga terdampak yang rumahnya mengalami kerusakan dengan kategori berat, sehingga mereka dapat segera direlokasi dari tenda-tenda pengungsian ke tempat yang lebih layak.
Proses pembangunan ini didesain dalam dua tipe hunian, yakni Huntara tipe komunal dan Huntara tipe single. Untuk tipe single, bangunan berukuran 6x4 meter tersebut didirikan dengan struktur yang mencakup satu ruang tamu, satu kamar tidur, dan dapur. Pembangunan ini juga diawali dengan pendataan verifikasi dan validasi warga terdampak. Selanjutnya, Surat Keputusan (SK) dari Bupati akan diterbitkan untuk diteruskan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar pencairan dana bantuan darurat dapat segera direalisasikan.
Berdasarkan laporan jurnalis Metro TV, Konita Rahman, dari lokasi kejadian, proses pengukuran hingga pembangunan fisik Huntara tipe single yang didirikan di halaman rumah warga terdampak sudah mulai berjalan. Pemerintah menargetkan proses pengajuan data Huntara akan selesai pada tanggal 13 September 2026, bertepatan dengan berakhirnya masa tanggap darurat tahap dua.
Tenaga Ahli BNPB untuk Kabupaten Nagekeo, Oka Prawira, menjelaskan bahwa pembangunan Huntara ini merupakan bagian integral dari masa tanggap darurat. "Kita akan merelokasi atau mengalihkan pengungsi, khususnya pengungsi mandiri yang berada di Kabupaten Nagekeo ini, dari tenda menuju kediaman yang lebih layak sambil menunggu hunian tetap," jelas Oka Prawira.
Lebih lanjut, Oka memaparkan hasil pendataan terkini (yang masih bersifat dinamis) mencatat terdapat total 1.734 Kepala Keluarga atau 6.936 jiwa pengungsi. Dari hasil verifikasi dan validasi terhadap 16.189 unit bangunan yang didata, tercatat sebanyak 227 rumah berstatus rusak berat, 1.331 rusak sedang, dan 3.192 masuk dalam kategori rusak ringan.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah skema bantuan uang tunai (stimulan). Untuk rumah rusak ringan, pemerintah memberikan dana sebesar Rp15 juta, dan Rp30 juta untuk kategori rusak sedang. Sedangkan warga yang rumahnya mengalami rusak berat memiliki dua alternatif, yakni memilih menerima Dana Tunggu Hunian sebesar Rp50 juta atau menempati Huntara yang disediakan pemerintah.
Sementara itu, Koordinator Penanganan Bencana dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Mahfud, menambahkan bahwa secara simultan pemerintah juga terus melakukan pemulihan dini secara lintas sektoral.
"Memasuki upaya penanganan darurat sampai dengan minggu keempat ini, sektor pendidikan dan juga sektor kesehatan ini sedang dilakukan upaya verifikasi. Kawan-kawan dari Kemendikbud sedang melakukan verifikasi dan validasi untuk bangunan sekolah terdampak, kemudian kawan-kawan dari Kementerian Kesehatan dibantu oleh PUPR melakukan verifikasi untuk Puskesmas," papar Mahfud.
Hingga saat ini, sebagian warga korban gempa memang belum bisa kembali ke rumah mereka akibat gempa susulan yang terus-menerus terjadi. Guncangan dengan magnitudo bervariasi antara 2 hingga 5 tersebut menyebabkan sejumlah bangunan yang awalnya berstatus rusak ringan kini mengalami eskalasi kerusakan menjadi rusak sedang hingga berat.[SB.104/Pebri]
0 Komentar