SARIBERITA.ID| Pemerintah terus menyempurnakan strategi untuk mengefisiensikan anggaran negara dan menjaga stabilitas harga di masyarakat. Salah satu langkah terobosan yang tengah disiapkan adalah optimalisasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, yang diproyeksikan mampu menghemat anggaran subsidi negara hingga mencapai Rp150 triliun setiap tahunnya.
Penghematan berskala besar ini dapat terealisasi melalui penerapan sistem data tunggal (single data). Melalui sistem ini, penyaluran berbagai subsidi pemerintah dipastikan akan jauh lebih ketat dan tepat sasaran, sehingga mampu menekan angka kebocoran.
CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sekaligus Kepala BP BWMN, Doni Oskaria, menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih dirancang secara khusus sebagai pusat distribusi ( distribution channel) utama di tingkat desa. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa seluruh barang subsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang paling berhak menerimanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, BP Danantara saat ini tengah membentuk tim gabungan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi untuk membangun sebuah integrasi sistem online. Sistem online inilah yang nantinya akan menjadi basis data tunggal penentu penerima subsidi.
"Di mana pun lokasinya, karena coverage-nya adalah desa, nanti teman-teman bisa bayangkan koperasi desa ini akan menjadi pusat penyaluran seluruh subsidi kita. Kami menargetkan kalau ini sudah terjadi, nanti ada single data-nya, kebocoran subsidi itu akan berkurang," papar Doni Oskaria dalam penjelasannya.
Ia menambahkan, perbaikan sistem pendataan dan penyaluran melalui Koperasi Desa ini akan membawa dampak efisiensi yang masif bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kita sedang membangun online system yang berdasarkan kepada basis siapa yang berhak untuk menerima subsidi. Paling tidak kita bisa menghemat subsidi kita yang tidak tepat sasaran sekitar Rp150 triliun setahun. Jadi mesti dilihat dampaknya," tegas Doni.
Selain berfungsi sebagai penyalur subsidi, Kopdes Merah Putih juga memegang peranan krusial sebagai instrumen pengendali inflasi di daerah. Dengan memiliki jaringan distribusi yang merata di seluruh pelosok desa, pemerintah pusat maupun daerah dapat langsung melakukan intervensi atau operasi pasar secara cepat apabila sewaktu-waktu terjadi lonjakan harga bahan pokok di pasar lokal.
"Yang kedua adalah untuk channel kita menekan inflasi. Kalau terjadi inflasi, orang main-mainin harga, kita punya distribution di seluruh desa," pungkasnya. [SB.101/R]
0 Komentar