SARIBERITA.ID - Rentetan musibah alam mulai dari gempa bumi, erupsi gunung berapi, hingga bencana hidrometeorologi tengah melanda berbagai wilayah di Nusantara. Merespons situasi darurat dan rentetan bencana tersebut, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginstruksikan jajarannya untuk segera menambah alokasi anggaran mitigasi dan penanganan bencana secara signifikan.
Instruksi tegas tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas mengenai evaluasi penanganan bencana, penyaluran bantuan, serta percepatan pemulihan wilayah terdampak pada pekan ini. Presiden mengingatkan bahwa letak geografis Indonesia mengharuskan seluruh elemen negara untuk selalu siaga terhadap kemungkinan terburuk.
"Takdir kita negara yang berada di lingkaran api atau The Ring of Fire. Jadi ini membawa kita untuk harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Pelajaran bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan," tegas Presiden Prabowo Subianto.
Merespons arahan tersebut, Menteri Keuangan memastikan bahwa pemerintah setiap tahunnya telah menyiagakan dana cadangan bencana sekitar Rp5 triliun. Terkait penanganan bencana yang sedang berlangsung, Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki anggaran on-call atau siap pakai yang memadai.
"BNPB masih punya Rp900 miliar siap pakai, itu pun belum habis. Nanti kalau itu kurang, diajukan lagi ke saya, saya tambah. Kalau bencana, perlakuannya beda, akan kita utamakan karena menyangkut kemampuan hidup masyarakat dalam bertahan," jelas Menteri Keuangan.
Di sisi lain, kelancaran pendanaan di tingkat pusat ternyata kerap tersendat saat dieksekusi di level daerah. Di wilayah pesisir Kabupaten Nagekeo, Flores, sejumlah warga dilaporkan masih harus bertahan hidup di bawah tenda darurat selama tiga pekan pascagempa karena rumah mereka hancur berkeping-keping.
Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri mengungkapkan bahwa pemerintah pusat sejatinya telah mengalokasikan total tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar khusus untuk penanganan bencana di Flores. Rinciannya, Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi dan Rp20 miliar untuk masing-masing dari delapan kabupaten yang terdampak. Namun ironisnya, hasil audit Kementerian Dalam Negeri menunjukkan realisasi anggaran di tingkat kabupaten masih sangat rendah, di mana Kabupaten Sikka tercatat baru menyerap 1 persen anggaran.
Menteri Dalam Negeri pun menegaskan agar pemerintah daerah tidak perlu ragu atau takut menggunakan anggaran darurat demi menyelamatkan warga.
"Kami melakukan pengecekan dan pendampingan agar anggaran itu segera digunakan untuk membantu masyarakat yang ada di tenda di pelosok-pelosok desa. Pengadaan untuk penanganan bencana dapat dilakukan melalui mekanisme cepat, termasuk penunjukan langsung, dengan tetap berada dalam pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)," pungkas Menteri Dalam Negeri.[SB.104/Pebri]
0 Komentar