Pimpinan DPR RI Desak Pemerintah Pulihkan Keamanan Pati Usai Terima Keluhan Warga

SARIBERITA.ID - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah pusat dan pihak berwenang untuk segera mengambil langkah tegas dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sikap ini ditegaskan setelah pimpinan DPR RI menerima langsung audiensi dan berbagai keluhan dari perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati.

Dalam pertemuan tersebut, Pimpinan DPR RI (yang memimpin jalannya audiensi) menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat seluruh keresahan warga Pati. Ada beberapa aspirasi utama yang dibahas, mulai dari desakan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, hingga persoalan spesifik di sektor pertanian dan perikanan yang dialami nelayan setempat 

Lebih lanjut, Pimpinan DPR RI memberikan sorotan tajam terhadap kondisi keamanan di Kabupaten Pati yang membuat masyarakat merasa resah . DPR meminta agar ada evaluasi dan ketegasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas penegakan Kamtibmas di wilayah tersebut.

"Meminta ketegasan, siapa yang diberikan tugas dan fungsi penegakan Kamtibmas di Pati ini harus betul-betul dari pemerintah pusat. Tunjuk orang yang bisa memulihkan Pati seperti sedia kala, agar warga merasa nyaman dan aman," tegas perwakilan Pimpinan DPR RI dalam forum tersebut. Ia juga mengingatkan agar ke depannya tidak ada lagi kesan pembiaran terhadap berbagai pelanggaran di wilayah Pati.

Pada kesempatan itu, Pimpinan DPR RI secara langsung merespons dan mengapresiasi kehadiran para perwakilan narasumber dari Forum Komunikasi Rakyat Pati, yakni Pak Agung, Pak Doni, serta Ibu Indar.

Secara khusus, DPR RI menyoroti keluhan yang disampaikan oleh Ibu Indar (perwakilan warga/aktivis perempuan) terkait lambannya penanganan sebuah kasus hukum di Pati. Pimpinan DPR RI menyayangkan adanya kasus yang sudah dilaporkan sejak tahun 2024 namun baru ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH) setelah mendapat tekanan.

"Kejadian yang sudah dilaporkan dari tahun 2024 kok tidak ditindaklanjuti. Setelah ditindaklanjuti dan kita tanyakan kepada APH di sana, baru terang. Jangan sampai kejadian yang demikian (terulang)," pungkas Pimpinan DPR RI menanggapi laporan Ibu Indar. [SB.104/Pebri]