SARIBERITA.ID| Pidato pengantar nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Nusantara DPR RI mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Dengan mengusung tema "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", strategi ekonomi pemerintah dinilai mampu menumbuhkan optimisme di kalangan pelaku pasar sekaligus memberikan ketenangan bagi masyarakat di akar rumput.
Dalam rancangan ekonomi tahun depan, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0%. Angka optimis tersebut diharapkan dapat didorong melalui akselerasi investasi di sektor hilirisasi dan penguatan daya beli domestik. Selain itu, inflasi dipatok agar tetap rendah dan terkendali pada level 2,5% untuk memastikan stabilitas harga di dalam negeri.
Sementara untuk asumsi makroekonomi, nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS), dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diproyeksikan berada di level 6,9%.
Presiden Prabowo Subianto optimis terhadap masa depan perekonomian nasional. Ia meyakini bahwa target pertumbuhan tersebut dapat tercapai dengan kebijakan yang tepat. "Kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6%," ungkap Prabowo Subianto.
Narasi ekonomi dalam RAPBN 2027 juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap disiplin fiskal, yang menetapkan defisit anggaran tetap rendah di level 2,40% dari PDB. Kepastian arsitektur makro ini direspons positif oleh pasar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat melonjak 1,59% pada penutupan perdagangan pada hari pidato tersebut disampaikan, sementara nilai tukar rupiah di pasar spot sempat menguat ke kisaran Rp17.825 hingga Rp17.839 per dolar AS.
Dari postur anggarannya, pendapatan negara pada 2027 ditargetkan meningkat menjadi Rp3.426 triliun dibandingkan Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026. Di sisi lain, belanja negara juga direncanakan berekspansi ke Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun di tahun sebelumnya.
Untuk mencapai target-target tersebut, efisiensi anggaran akan menjadi kunci utama pemerintahan. Hal ini ditanggapi oleh Sunandar, seorang Pengamat Ekonomi, yang menjelaskan mengenai sumber dan alokasi efisiensi fiskal yang akan difokuskan oleh pemerintah.
"Ada efisiensi yang disampaikan sekitar 300 triliun penghematan 30% yang bisa dilakukan melalui pembenahan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah," jelas Sunandar.
Sunandar juga memaparkan bahwa efisiensi lain dapat diraih dari sektor energi. "Dari upaya atau program elektrifikasi mobilitas masyarakat, baik electric vehicle atau kendaraan listrik, mobil maupun motor, juga disampaikan ada penghematan sekitar 79 triliun. Kemudian yang sudah berjalan adalah implementasi mandatori B50 di mana ada penghematan impor solar hingga 170 triliun," tambahnya.
Ruang fiskal dari penghematan ini nantinya akan dialihkan secara masif untuk sektor ketahanan pangan, infrastruktur daerah, dan perluasan hilirisasi baru seperti industri semikonduktor serta bioetanol.
Terkait kebijakan pangan, komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan direalisasikan melalui akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan alokasi dana sebesar Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan nasional.
"Bagaimana rakyat tidak kelaparan, salah satunya adalah tentu saja program MBG. Pilar utama sebuah negara di saat ini setidaknya ada dua yaitu pangan dan energi. Berbicara soal pangan, visi Presiden Prabowo adalah bagaimana mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan ini," pungkas Sunandar.
Sinergi antara kepercayaan modal pelaku pasar yang tinggi dan rasa aman yang dibangun oleh program-program fundamental diharapkan menjadi bahan bakar bagi bangsa Indonesia untuk melangkah maju menghadapi tantangan global di tahun mendatang.[SB.101/Ran]
.jfif)
0 Komentar