Menyongsong HUT ke-81 RI, Pemerintah Ingatkan Kembali Aturan Resmi Pengibaran Bendera Merah Putih Mulai dari Waktu, Ukuran, hingga Larangan Penggunaannya

 

SARIBERITA.ID

Menyongsong HUT ke-81 RI, Pemerintah Ingatkan Kembali Aturan Resmi Pengibaran Bendera Merah Putih Mulai dari Waktu, Ukuran, hingga Larangan Penggunaannya

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang, antusiasme masyarakat mulai terlihat lewat semarak pemasangan atribut kemerahan di berbagai sudut kota. Pemerintah melalui regulasi yang berlaku kembali mengingatkan seluruh warga negara, instansi swasta, maupun lembaga pemerintah agar memperhatikan ketentuan hukum yang sah dalam mengibarkan Bendera Negara Sang Merah Putih. Sosialisasi ini menjadi krusial agar perayaan hari bersejarah bangsa tidak hanya sekadar menjadi ajang seremonial semata, tetapi juga wujud nyata penghormatan terhadap simbol kedaulatan negara yang diatur secara ketat berdasarkan perundang-undangan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, tata cara pengibaran Bendera Merah Putih telah diatur secara rinci demi menjaga kehormatannya. Waktu pengibaran bendera secara umum ditetapkan mulai dari matahari terbit hingga matahari terbenam atau sekitar pukul 06.00 hingga 18.00 waktu setempat. Meskipun demikian, dalam situasi atau kondisi tertentu yang mendesak, pengibaran bendera juga diperbolehkan untuk dilangsungkan pada malam hari. Setiap warga negara yang memiliki atau menempati rumah tinggal, gedung perkantoran, satuan pendidikan, hingga sarana transportasi umum dan pribadi diwajibkan untuk turut serta mengibarkannya pada bulan kemerdekaan ini.

Selain aspek waktu, regulasi tersebut juga menetapkan standar ukuran resmi Bendera Merah Putih yang disesuaikan secara spesifik dengan lokasi dan sarana penggunaannya. Sebagai contoh, ukuran bendera untuk lapangan Istana Kepresidenan ditetapkan sebesar 200 x 300 sentimeter, sementara untuk lapangan umum berukuran 120 x 180 sentimeter. Penggunaan di dalam ruangan atau gedung memakai ukuran 100 x 150 sentimeter, sedangkan untuk kendaraan dinas kenegaraan seperti mobil Presiden dan Wakil Presiden berukuran 36 x 54 sentimeter. Standar ukuran yang bervariasi ini juga berlaku bagi kendaraan pejabat negara, sarana transportasi umum, kapal laut, kereta api, pesawat udara, hingga bendera kecil untuk meja.

Tata cara pemasangan di lapangan juga tidak boleh dilakukan secara sembarangan agar tidak mencederai marwah simbol negara. Bendera Merah Putih wajib dipasang pada tiang khusus dan diletakkan pada posisi yang lebih tinggi apabila dikibarkan berdampingan dengan bendera organisasi atau lembaga lainnya. Dalam satu tiang bendera, dilarang keras untuk mengibarkan lebih dari satu bendera. Selain itu, bendera harus dipasang dengan rapi, berada di tempat yang mudah terlihat, serta dipastikan tidak dibiarkan menyentuh tanah, air, atau permukaan benda lain yang berpotensi menurunkan kehormatannya.

Aspek penting lainnya yang perlu mendapat perhatian serius dari masyarakat adalah pemahaman mengenai berbagai larangan dalam penggunaan Bendera Merah Putih. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 secara tegas melarang setiap orang untuk merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau sengaja melakukan perbuatan lain yang bertujuan menodai kehormatan bendera negara. Bendera juga dilarang keras untuk dicetak tulisan, logo, gambar, atau simbol apa pun di permukaannya. Pemanfaatan bendera sebagai media iklan komersial, reklame, atau alat promosi juga merupakan pelanggaran hukum yang nyata.

Masyarakat juga sering kali keliru dengan menggunakan Bendera Merah Putih sebagai perlengkapan rumah tangga yang tidak pantas, seperti dijadikan sebagai taplak meja, penutup kursi, pembungkus barang, atap, langit-langit ruangan, maupun dikenakan langsung sebagai pakaian atau aksesori mode. Mengibarkan bendera dalam kondisi yang sudah rusak, robek, luntur, kusam, atau kusut juga merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Pemerintah mengimbau agar masyarakat senantiasa memeriksa kondisi fisik bendera sebelum dikibarkan demi menjaga wibawa lambang negara tersebut di ruang publik.

Pelanggaran terhadap ketentuan larangan penggunaan bendera negara ini tidak bisa dianggap sepele karena memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Berdasarkan ketentuan pidana dalam undang-undang terkait, pelaku yang dengan sengaja merusak, menggunakan bendera untuk reklame komersial, atau menambahkan tulisan dan lambang di atas bendera dapat diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal hingga seratus juta rupiah. Sanksi ini diberikannya sebagai bentuk perlindungan negara terhadap wibawa dan kehormatan identitas nasional yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga negaranya tanpa terkecuali.

Dampak dari sosialisasi aturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat agar lebih bijak, tertib, and patuh hukum dalam merayakan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kepatuhan terhadap aturan pemasangan bendera juga mencerminkan tingkat nasionalisme serta kedewasaan bernegara di tengah masyarakat modern saat ini. Dengan memahami batasan hak dan kewajiban dalam memperlakukan bendera, perayaan hari kemerdekaan dapat berlangsung secara khidmat sekaligus memperkuat persatuan bangsa.

Kesimpulan dari sosialisasi ini adalah pentingnya peran aktif masyarakat untuk menyelaraskan semangat nasionalisme dengan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku demi menjaga kehormatan simbol negara. Peringatan HUT ke-81 RI harus menjadi momentum refleksi bersama untuk menghargai jasa para pahlawan melalui tindakan-tindakan yang konstitusional dan bermartabat. Mari menyambut bulan kemerdekaan dengan mengibarkan Sang Merah Putih secara tepat waktu, sesuai ukuran standar, serta terbebas dari segala bentuk pelanggaran aturan hukum yang berlaku.

[SB.09/Cahaya ]*