SARIBERITA.ID – Pemerintah bersama jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terpadu guna membahas percepatan penanggulangan dampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Pertemuan yang dipusatkan di Kabupaten Manggarai ini fokus pada upaya tanggap darurat, pemenuhan logistik dasar pengungsi, serta langkah awal rehabilitasi fasilitas umum.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melaporkan bahwa berdasarkan data per hari itu, bencana gempa telah merenggut nyawa 53 orang yang tersebar di enam kabupaten terdampak, dengan korban jiwa terbanyak berada di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Rentetan gempa susulan juga tercatat terjadi hingga hampir seribu kali.
"Kami fokus sekuat tenaga di tujuh hari pertama agar kebutuhan dasar masyarakat terlayani. Untuk mengantisipasi rusaknya fasilitas medis seperti RSUD di Manggarai, BNPB bersama Kementerian Kesehatan segera mengirimkan dua unit Rumah Sakit Lapangan beserta kelengkapannya menggunakan pesawat Hercules," ujar Letjen TNI Suharyanto.
Di sektor bantuan sosial, Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menyatakan bahwa pihaknya telah menggerakkan suplai logistik dari gudang sentra regional maupun nasional. Kemensos juga berupaya mendirikan dapur umum yang diproyeksikan mampu memproduksi ratusan ribu porsi makanan.
"Pemenuhan kebutuhan pokok seperti permakanan, tenda darurat, dan pakaian adalah prioritas utama kami. Selain itu, kami juga telah menyerahkan santunan awal senilai Rp15 juta kepada masing-masing ahli waris dari korban yang meninggal dunia, dan akan terus kami salurkan mengikuti validasi data pemda," jelas Agus Jabo.
Kondisi kritis di lapangan turut dipaparkan oleh Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit. Ia menekankan prioritas penanganan bagi lebih dari 4.000 warga pengungsi yang tersebar di wilayah utara kabupaten, serta perlunya penanganan segera bagi pasien luka berat akibat rusaknya RSUD. Pasien RSUD terpaksa dirawat di luar gedung atau tenda-tenda darurat.
Langkah pemulihan jangka panjang juga telah disiapkan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan pentingnya antisipasi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) secara masif. "Selain rumah penduduk, banyak fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, hingga gedung kantor pemda yang sudah tidak layak digunakan. Rehabilitasi infrastruktur ini akan melibatkan banyak kementerian dan lembaga ke depannya," tegas Pratikno.
Kehadiran jajaran pimpinan DPR RI menjadi pendorong agar proses penanganan tidak menemui hambatan birokrasi. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustofa, menekankan pentingnya sistem satu komando di bawah BNPB, pemenuhan kebutuhan pengungsi secara simultan, serta percepatan revitalisasi fasilitas umum. Selain itu, Anggota DPR RI, Sari Yuliati, turut berkoordinasi secara langsung dengan jajaran Kementerian Keuangan guna mempermudah akses pembiayaan darurat, serta menyebutkan bahwa para anggota legislatif telah mengumpulkan dana patungan untuk segera didonasikan.
Untuk menunjang seluruh pergerakan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memastikan konektivitas darat mulai pulih dengan seluruh ruas jalan nasional maupun non-nasional yang kini sudah bisa dilalui kendaraan operasional pengangkut logistik darurat. Dari sisi medis, Wakil Menteri Kesehatan, mengabarkan pengerahan dokter spesialis orthopedi dan bedah saraf lintas provinsi menuju rumah sakit rujukan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang memantau dari Manggarai Timur, merekomendasikan perlunya tambahan dukungan fiskal secara instan. Mengingat minimnya saldo kas di banyak kabupaten terdampak, Mendagri mengusulkan suntikan tambahan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5 hingga Rp10 miliar per kabupaten untuk mempercepat manuver tanggap darurat pemerintah daerah tanpa harus menunggu prosedur birokrasi normal.
Usulan itu langsung disanggupi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Sekjen Kemenkeu), Robert Leonard Marbun, yang menyatakan kesiapan Kemenkeu untuk segera mengonsolidasikan data dan melakukan langkah follow-up guna memastikan dana darurat bagi penanganan bencana di NTT tersedia tepat waktu. [SB.06]**
.jfif)
0 Komentar