MK Putuskan 20 Perkara Sekaligus, Gugatan Program MBG oleh Guru Honorer Ikut Disidangkan

SARIBERITA.ID- Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan pembacaan putusan terhadap 20 perkara pengujian undang-undang pada Kamis (30/7/2026). Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah gugatan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diajukan oleh seorang guru honorer. Sidang putusan digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, dan terbuka untuk umum. Berdasarkan agenda resmi MK, seluruh putusan dibacakan oleh majelis hakim konstitusi setelah melalui proses persidangan dan pemeriksaan sebelumnya. (Sumber: JPNN)

Perkara mengenai Program Makan Bergizi Gratis menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan salah satu program strategis pemerintah yang menyasar peserta didik di berbagai daerah. Pemohon menilai terdapat sejumlah ketentuan dalam pelaksanaan program yang perlu diuji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain perkara MBG, Mahkamah Konstitusi juga mengagendakan pembacaan putusan terhadap berbagai permohonan pengujian undang-undang dari beragam latar belakang pemohon. Seluruh perkara telah melewati tahapan registrasi, pemeriksaan pendahuluan, sidang pembuktian, hingga mendengarkan keterangan pihak terkait sebelum memasuki tahap putusan.

Dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Artinya, putusan yang dibacakan majelis hakim tidak dapat diajukan upaya hukum lain dan wajib menjadi acuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Sidang pembacaan putusan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi bersama para hakim konstitusi. Setiap perkara diputus berdasarkan hasil pemeriksaan fakta persidangan, alat bukti, serta pertimbangan hukum yang telah disusun dalam rapat permusyawaratan hakim.

Gugatan terkait Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu perkara yang paling banyak mendapat perhatian karena menyangkut kebijakan nasional di bidang pendidikan dan pemenuhan gizi. Putusan MK diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan program tersebut ke depan.

Pengamat hukum menilai pembacaan puluhan putusan dalam satu hari menunjukkan tingginya jumlah permohonan pengujian undang-undang yang diterima Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut sekaligus mencerminkan meningkatnya penggunaan jalur konstitusional oleh masyarakat untuk menguji kebijakan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Hasil putusan terhadap 20 perkara tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum bagi para pemohon, pemerintah, maupun masyarakat. Apabila terdapat norma yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, pemerintah dan lembaga terkait wajib menyesuaikan pelaksanaannya sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi. Publik pun diimbau menunggu isi lengkap putusan sebagai dasar memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim konstitusi.[SB.09/Pebrianti ]