Gubernur Pramono Anung Buka Suara soal Rencana Obligasi Daerah DKI Senilai Rp3,5 Triliun

 JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan respons terkait peringatan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, perihal rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun. Pramono menegaskan bahwa nilai tersebut bukanlah sebuah beban yang menghambat roda pemerintahan Jakarta.

Menurut Pramono Anung selaku Gubernur DKI Jakarta, langkah penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari strategi inovasi pembiayaan atau creative financing yang tengah diupayakan oleh Pemprov DKI.

"Sebenarnya obligasi Rp3,5 triliun bagi Jakarta itu bukan sesuatu hambatan dan pasti Jakarta akan bisa menyelesaikan dengan baik siapapun yang akan menjadi gubernur di Jakarta. Makanya kenapa kemudian tenornya 7 tahun," ujar Pramono.

Pramono juga memaparkan bahwa rencana penerbitan obligasi tersebut telah diproses dan sejalan dengan regulasi yang ada. Ia memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah mengantongi dukungan resmi dari pemerintah pusat terkait inisiatif ini.

"Memang obligasi daerah ini adalah salah satu bentuk creative financing yang kami lakukan. Tetapi memang di dalam aturan sekarang ini, kami sudah mendapatkan support atau persetujuan dari Kemenko Perekonomian," tambahnya.

Meski telah mengantongi lampu hijau dari kementerian terkait, Pramono menyatakan sikap terbukanya terhadap setiap evaluasi dan teguran dari instansi lain, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri. Ia menegaskan akan menjalin komunikasi dan duduk bersama dengan Mendagri untuk menyelaraskan pandangan.

"Apapun sebagai gubernur, saya juga pasti akan mendengarkan apa yang menjadi masukan dan saran dari Kemendagri. Sehingga dengan demikian, dalam waktunya nanti, saya pasti akan berdiskusi dengan Bapak Mendagri," pungkas Pramono.