SARIBERITA.ID - Pemerintah menggelar Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia guna membahas evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan. Dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan komitmennya untuk menjaga keberlangsungan finansial BPJS Kesehatan sekaligus menuntut adanya perbaikan layanan yang signifikan bagi masyarakat.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyetujui pencairan dana sebesar Rp20 triliun untuk memperkuat arus kas (cash flow) BPJS Kesehatan pada tahun ini. Keputusan tersebut telah disepakati bersama oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
"Kebetulan Pak Menteri Keuangan, saya, dan Pak Menko PMK sudah menyetujui pencairan dana 10 triliun plus 10 triliun, jadi totalnya 20 triliun rupiah tahun ini ke BPJS. Teman-teman dari BPJS juga menanyakan butuh kepastian dari sisi keuangannya terjaga, dan pemerintah sudah memberikan kejelasan bahwa selama layanannya baik ke masyarakat, keuangannya akan dipastikan terjaga," urai Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Lebih lanjut, ia menekankan pesan khusus dan harapan dari Kepala Negara terkait perbaikan layanan di fasilitas kesehatan, terutama untuk menghapus praktik diskriminasi terhadap pasien peserta BPJS.
"Harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS ditingkatkan, antreannya bisa lebih pendek lagi. Kalau ada pasien yang masuk bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS," tegas Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan merinci kondisi keuangan lembaganya saat ini. Ia menyebutkan bahwa hingga bulan ini, iuran yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp18 triliun, sementara manfaat yang harus dibayarkan untuk pelayanan kesehatan telah menyentuh angka Rp132 triliun.
"Jadi ini ada cash flow gap. Kami berterima kasih kepada Presiden, pemerintah, dan para menteri karena telah diberikan suntikan dana sebesar 20 triliun rupiah, yang 10 triliun akan cair bulan ini dan 10 triliun lagi akan cair sebelum akhir tahun (November). Jadi cash flow gap ini tidak menjadi persoalan," jelas Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang mempengaruhi keuangan BPJS, di antaranya inflasi medis, pertumbuhan penduduk, pergeseran tren penyakit, serta peningkatan utilisasi layanan. Tantangan terbesar lainnya adalah tingginya angka penunggakan iuran dari peserta.
"Terdapat sebesar 52 juta peserta yang tidak aktif. Kalau itu bisa membayar iuran dengan semangat gotong royong, untuk kelas 3 saja itu sekitar 2 triliun rupiah per bulan, atau setahun bisa 24 triliun rupiah," tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen perbaikan layanan, Direktur Utama BPJS Kesehatan menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas potensi fraud (kecurangan) dalam pelayanan rumah sakit. Selain itu, sistem pelayanan akan digeser dari yang sebelumnya berbasis volume (volume based) menjadi berbasis nilai kebermanfaatan (value based).
"Perilaku yang volume based ini kita akan geser ke value based. Ke depan, kita akan tegakkan untuk bisa memperbaiki kualitas layanan kepada peserta secara lebih sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran," pungkas Direktur Utama BPJS Kesehatan.[SB.104/Pebri]
0 Komentar