SARIBERITA.ID - Keputusan Presiden Republik Indonesia memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dan melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan masih memantik perbincangan. Meski perekonomian Indonesia mencatatkan tren positif, pihak parlemen membeberkan sejumlah catatan evaluasi kritis yang diyakini menjadi dasar pertimbangan Istana dalam merombak pucuk pimpinan bendahara negara.
Anggota Parlemen, Samad, tidak menampik bahwa Purbaya sejatinya telah menorehkan prestasi dan meletakkan fondasi ekonomi yang baik. Di bawah kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi nasional di semester pertama bahkan hampir menyentuh angka 5,5 persen.
"Dalam rentang September 2025 hingga September 2026, ada banyak tantangan ekonomi dan dinamika global. Ada perang, kejatuhan indeks saham, fluktuasi nilai tukar rupiah, hingga harga minyak dunia yang naik. Namun, APBN kita di bawah nakhoda Pak Purbaya memiliki resiliensi untuk melewati masa-masa sulit itu. Kami berterima kasih karena beliau totalitas bekerja keras," ungkap Anggota Parlemen, Samad.
Meski demikian, Samad menilai bahwa Presiden memiliki asesmen tersendiri terkait kebutuhan akselerasi dan penajaman program fiskal ke depan. Dari kacamata parlemen, terdapat beberapa catatan mendesak yang harus ditingkatkan oleh jajaran Kementerian Keuangan di bawah menteri yang baru. Catatan tersebut meliputi koordinasi lintas kementerian dan lembaga, respons terhadap aspirasi daerah terkait Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa, serta urgensi menjaga kepercayaan investor global maupun domestik.
Secara khusus, parlemen juga menyoroti gaya komunikasi publik Purbaya yang di awal masa jabatannya kerap dijuluki bergaya 'koboi'. Samad mengungkapkan bahwa pihaknya di legislatif kerap memberikan teguran terkait hal ini dalam forum rapat.
"Kita di parlemen biasa mengingatkan beliau di rapat-rapat supaya apa yang dikomunikasikan ke publik itu tidak boleh lebih maju daripada proses pengambilan teknokrasi kebijakan. Biarkan dulu prosesnya berjalan secara teknokratik. Hal ini supaya tidak menimbulkan mispersepsi di publik, di pasar, atau di kalangan investor," tegas Samad.
Ke depannya, tugas berat kini sepenuhnya berada di pundak Menteri Keuangan, Suahasil Nazara. Samad menekankan bahwa tingginya ekspektasi masyarakat menuntut pemerintah untuk bergerak lebih cepat dan terukur, terutama dalam menyelamatkan daya beli masyarakat yang sedang tertekan.
"Masyarakat ingin (kebijakan yang) lebih cepat dan lebih jelas. Misalnya, apa insentif kebijakan fiskal untuk kelas menengah? Karena kelas menengah dari tahun 2019 ke 2024 itu mengalami penurunan yang cukup drastis. Rumusan-rumusan insentif itu yang menurut kami perlu disegerakan ke depannya," pungkas Anggota Parlemen, Samad.[SB.104/Pebri]
0 Komentar