SARIBERITA.ID - Lanskap perpolitikan dan perekonomian nasional dikejutkan oleh langkah reshuffle kilat yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru menjabat selama satu tahun, secara mendadak dicopot dari posisinya sebagai Menteri Keuangan dan resmi digantikan oleh Suahasil Nazara.
Proses pergantian ini berlangsung sangat dramatis pada Senin (14/9/2026). Di pagi hari, Purbaya masih menjalankan agendanya memimpin rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) di Senayan. Namun, di tengah rapat, ia menerima panggilan telepon dan langsung meninggalkan lokasi. Tidak lama berselang, pada siang harinya, Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan terlihat mendatangi Istana Kepresidenan.
Tanpa menunggu waktu lama, Presiden Prabowo Subianto yang baru saja tiba pada dini hari usai menghadiri KTT BRICS di India, langsung mengambil sumpah jabatan dan melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan sisa masa jabatan periode 2024-2029.
Menurut analisis berbagai pengamat ekonomi politik, langkah reshuffle mendadak ini sebenarnya adalah akumulasi dari sejumlah kebijakan dan polemik kelembagaan. Salah satu pengamat ekonomi menjelaskan bahwa pergantian ini diduga kuat dipicu oleh polemik kewajiban setoran yang dicanangkan Purbaya.
"Ini salah satunya karena ada polemik komunikasi yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Yang menjadi trigger mungkin karena ada perdebatan asumsi bahwa Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Nusantara) harus menyetor 120 triliun ke APBN sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagai fiscal buffer. Keputusan ini memang belum final, tetapi media sudah menangkapnya," papar Pengamat Ekonomi tersebut.
Selain isu Danantara, kebijakan fiskal Purbaya yang sebelumnya menarik dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia dan memindahkannya ke jajaran bank pelat merah (Himbara) juga sempat memicu polemik di kalangan pelaku ekonomi.
Dengan dilantiknya Suahasil Nazara, yang merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo diprediksi akan kembali bergeser dari mazhab agresivitas pro-growth (pro-pertumbuhan) kembali ke mazhab disiplin stabilitas.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa instruksi utama dari Presiden Prabowo sangat berfokus pada kehati-hatian pengelolaan anggaran.
"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitasnya. APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu, APBN-nya itu harus sehat, dia juga harus kredibel, harus dapat dipercaya," tegas Suahasil Nazara usai pelantikannya.
Indikasi reshuffle ini sejatinya sudah tercium publik sejak beberapa bulan lalu, tepatnya ketika mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dipanggil secara khusus oleh Presiden Prabowo ke Istana Negara. Kala itu, Chatib Basri dimintai masukannya terkait pelemahan rupiah dan langkah efisiensi anggaran untuk mengembalikan kepercayaan publik (trust) terhadap pemerintah.
Respon pasar keuangan terhadap naiknya Suahasil Nazara terpantau stabil dan positif. Rekam jejak panjangnya sebagai pimpinan di internal Kementerian Keuangan dianggap mampu memberikan jaminan transisi fiskal yang mulus bagi perekonomian Indonesia.[SB.104/Pebri]
0 Komentar