SARIBERITA.ID - Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kembali mengganas dan melanda sejumlah wilayah di tanah air. Kondisi kemarau yang masih berlangsung memicu titik-titik api bermunculan secara sporadis, di antaranya terjadi di Kota Pangkal Pinang, Kota Palangkaraya, hingga kawasan lereng Gunung Lawu di Kabupaten Magetan.
Di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lahan seluas kurang lebih lima hektare terbakar hebat hingga nyaris merambat ke kawasan permukiman penduduk. Berkat upaya keras petugas gabungan dan warga setempat, kobaran api akhirnya berhasil dijinakkan, meskipun risiko karhutla susulan masih mengintai di tengah musim kemarau.
Sementara itu, kebakaran lahan gambut juga melanda kawasan Jalan Tjilik Riwut Kilometer 12, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jarak titik api yang hanya sekitar 50 meter dari perumahan sempat memicu kepanikan warga. Sayangnya, proses pemadaman oleh Satgas gabungan terkendala oleh minimnya pasokan sumber air di lokasi kejadian.
Kondisi serupa juga terjadi di Pulau Jawa, tepatnya di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Lebih dari lima hektare kawasan hutan pinus hangus terbakar dan perlahan mulai merambat ke area lahan pertanian warga. Banyaknya ilalang dan dedaunan kering membuat api dengan cepat meluas. Petugas gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, dan warga setempat berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya, sekaligus membuat sekat bakar (ilaran) untuk memutus laju pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman.
Merespons eskalasi bencana Karhutla yang terus berulang setiap tahunnya, pemerintah pusat mengambil langkah kelembagaan yang lebih tegas. Melalui Rapat Terbatas (Ratas) bersama sejumlah akademisi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 24 September 2026, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memutuskan untuk membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Lembaga baru ini akan difokuskan secara khusus untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan, utamanya di wilayah-wilayah rawan yang berbasis gambut. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai dengan menjadikan enam provinsi rawan sebagai skala prioritas penanganan. BPGMN ini didesain memiliki kewenangan dan hierarki yang berbeda dengan lembaga pendahulunya, guna memastikan penanganan karhutla dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
"Kita butuh badan ini, kita harus ada Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Dia tidak di bawah kementerian, dia langsung di bawah Presiden. Saya setuju," tegas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Kehadiran BPGMN yang berada di bawah komando langsung Kepala Negara ini diharapkan mampu menuntaskan persoalan tata kelola lahan gambut dan secara efektif menekan risiko karhutla agar bencana musiman ini tidak terus berulang.[SB.104/Pebri]
0 Komentar