Defisit APBN 2027 Dijaga 2,4 Persen, Pemerintah Fokus Serapan Tenaga Kerja dan Ekspor di Tengah Ketidakpastian Global

 

SARIBERITA.ID- Di tengah dinamika dan tekanan ekonomi global yang masih diselimuti ketidakpastian, pemerintah memastikan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tetap terkendali dan berada di bawah batas aman 3 persen.

Dalam Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang APBN 2027, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan komitmen pemerintah untuk senantiasa menjaga keuangan negara agar tetap pruden. Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global saat ini menuntut pemerintah untuk menyusun anggaran secara terukur, tanpa harus menghentikan berbagai upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan postur APBN 2027 yang telah disahkan, defisit ditetapkan sebesar Rp671,2 triliun, atau setara dengan 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini konsisten berada di bawah batas 3 persen, mengonfirmasi sikap kehati-hatian pemerintah dalam pengelolaan anggaran tahun depan.

"Perekonomian Indonesia akan terus kita kelola dengan menggunakan APBN sebagai salah satu alat. Karena itu APBN kita arahnya terus menumbuhkan dan melindungi. Namun, APBN juga harus kredibel dan sehat untuk menjalankan perannya menumbuhkan dan melindungi tersebut," ujar Suahasil Nazara.

Lebih lanjut, Suahasil merespons poin krusial yang sebelumnya diangkat oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rapat tersebut, yakni mengenai urgensi pembukaan lapangan kerja baru di situasi perekonomian saat ini.

"Sangat penting pada saat ini kita memikirkan bagaimana menciptakan employment, serapan tenaga kerja yang semakin formal dan semakin baik. Selain itu, kami juga ingin menegaskan bahwa kita perlu terus mendorong ekspor kita," tambahnya.

Langkah strategis dan kehati-hatian pemerintah ini diambil mengingat kondisi geopolitik dan ekonomi global yang masih penuh tantangan. Suahasil secara spesifik merujuk pada situasi negara-negara seperti Amerika Serikat yang masih bergelut dengan kebijakan internalnya, serta memanasnya tensi di kawasan Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran, yang berpotensi menciptakan efek rambat bagi perekonomian dunia.[SB.104/Pebri]