Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan bahwa berdasarkan data survei dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia saat ini telah mencapai 93,62 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan berada di angka 69,57 persen. Pencapaian ini dinilai relatif baik jika dibandingkan dengan standar negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Meskipun demikian, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong optimalisasi akses keuangan masyarakat. Untuk mewujudkan arahan Presiden Prabowo agar seluruh warga memiliki rekening koran, pemerintah tengah mempersiapkan dukungan langsung dari perbankan nasional, khususnya melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Proses penyediaan rekening ini tidak akan dilakukan secara manual, melainkan melalui sinkronisasi data kependudukan berbasis digital yang kuat untuk memastikan keamanan dan kemudahan transaksi ke depan.
"Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran, jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia (BSI) mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Lebih lanjut, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa basis data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tersebut akan diintegrasikan dengan infrastruktur perbankan nasional.
"Data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya dan yang kedua gateway system-nya menggunakan QRIS," pungkas Airlangga.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas saluran masyarakat dalam mengakses layanan keuangan digital sekaligus menaikkan taraf literasi ekonomi rakyat secara merata.[SB.104/Pebri]
0 Komentar