SARIBERITA.ID - Pemerintah Republik Indonesia terus mematangkan skema dan perhitungan kebijakan pendidikan gratis di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Upaya ini merupakan langkah konkret untuk merealisasikan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, guna memperluas dan menjamin akses pendidikan tinggi yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengungkapkan bahwa kementeriannya tengah membahas dan mengkaji sejumlah opsi penerapan kebijakan tersebut. Fokus utama pemerintah saat ini adalah merumuskan skema yang paling rasional dan proporsional dengan mempertimbangkan kondisi serta ketahanan ruang fiskal negara.
Merespons estimasi wacana kebutuhan anggaran yang diproyeksikan dapat menyentuh angka Rp170 triliun per tahun, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyatakan bahwa angka pasti masih dalam tahap penghitungan mendalam. Besaran alokasi anggaran nantinya akan sangat bergantung pada skema final yang ditetapkan.
Pemerintah tengah mempertimbangkan beberapa opsi strategis, mulai dari pemberlakuan kuliah gratis bagi seluruh mahasiswa secara serentak, penerapan secara bertahap yang dimulai dari mahasiswa baru, hingga skema bantuan biaya pendidikan yang berbasis pada kelompok desil ekonomi masyarakat.
Dalam upaya merumuskan landasan kebijakan tersebut, pihak kementerian telah membedah secara komprehensif postur keuangan di berbagai PTN.
"Tadi beberapa hitungan sudah kita lakukan. Beberapa analisis mulai dari pendapatan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ada saat ini, kemudian berapa besaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) pada jalur mandiri, dan juga pos pendapatan lain-lainnya. Karena di perguruan tinggi negeri itu, kadang-kadang pendapatan dari program pascasarjana turut mensubsidi program sarjana," papar Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto.
Lebih lanjut, Brian menjelaskan bahwa seluruh variabel dan rincian angka dari hasil pemetaan tersebut akan disandingkan dengan kapasitas fiskal yang sesungguhnya.
"Selanjutnya, angka-angka yang tadi sudah kita hasilkan itu tentu akan kita diskusikan bersama opsi-opsi yang ada, dalam kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita," tambah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen kuat untuk mempercepat eksekusi kebijakan ini agar dampaknya dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas, tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya.
"Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melaluinya dengan tahapan-tahapan yang matang," pungkas Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto.[SB.104/Pebri]
0 Komentar