SARIBERITA.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menyuarakan sikap politik luar negeri bangsa yang tegas dan berdaulat di kancah internasional. Dalam perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 yang digelar di New Delhi, India, pada 12 hingga 13 September, Kepala Negara secara terbuka menegaskan bahwa Indonesia menolak segala bentuk campur tangan atau dikte dari negara adidaya mana pun.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo meletakkan fondasi filosofis bahwa kedaulatan tidak hanya sebatas batas wilayah, melainkan pada kemandirian ekonomi. Ia menegaskan bahwa kekuatan sejati suatu negara berakar langsung dari kemampuannya secara mandiri dalam melayani hajat hidup rakyat.
"Kekuatan nasional, pertama-tama, berasal dari kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ini mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, akses pendidikan, serta ketersediaan kesempatan untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat," tegas Presiden Prabowo Subianto.
Agar terhindar dari tekanan dan monopoli kekuatan hegemoni global tertentu, Presiden menekankan bahwa Indonesia harus terus memperkuat fondasi serta resiliensi (ketahanan) nasionalnya guna menjaga perdamaian dan membangun kepercayaan di dunia internasional.
Lebih lanjut, Kepala Negara menggaungkan pentingnya mempererat ikatan solidaritas antarnegara berkembang di kawasan Selatan Global (Global South). Presiden Prabowo memaparkan fakta krusial bahwa aliansi BRICS mewakili lebih dari separuh total populasi dunia, sekaligus memegang kendali atas sumber daya raksasa di sektor ekonomi, perdagangan, hingga energi global.
Menurut Presiden, potensi raksasa tersebut adalah senjata utama. Dengan memperkuat interkonektivitas pasar, perputaran modal, transfer teknologi, serta pertukaran pengetahuan antaranggota BRICS, negara-negara berkembang mampu memastikan jaminan ketahanan pangan dan energi, sekaligus menciptakan lebih banyak peluang pembangunan tanpa harus bergantung pada kekuatan Barat.
Di akhir lawatannya, Presiden Prabowo melayangkan seruan penting terkait tata kelola sistem perpolitikan dunia yang dianggap perlahan usang. Ia mendesak negara-negara BRICS untuk menjadi motor utama pembaharuan tata dunia yang lebih adil.
"Kita perlu membangun sistem multilateral yang lebih representatif dan responsif. Kita harus mendorong terwujudnya reformasi di tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan terus memajukan kerja sama perdagangan serta sistem moneter internasional yang lebih menguntungkan negara-negara berkembang," urai Presiden Prabowo.
Langkah diplomatik ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai jangkar stabilitas sekaligus pejuang kesetaraan negara-negara Global South di mata dunia.[SB.104/Pebri]
0 Komentar