BANDUNG, [SB] – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta seluruh sekolah di Jawa Barat untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam mendukung kegiatan belajar mengajar sebelum mempertimbangkan sumber pembiayaan lainnya.
Menurut Dedi Mulyadi, dana BOS harus dikelola secara efektif dan efisien agar mampu memenuhi kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menilai, selama ini kendala yang banyak dihadapi sekolah umumnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.
"Kekurangan yang dirasakan sekolah biasanya berada pada aspek fasilitas. Hal tersebut nantinya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dipenuhi secara bertahap," ujar Dedi Mulyadi.
Pria yang akrab disapa KDM itu juga menghormati munculnya usulan pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK Negeri di Jawa Barat. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan tidak membebani masyarakat kurang mampu.
Apabila kebijakan SPP nantinya diberlakukan, maka hanya akan dikenakan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kategori desil 6 hingga desil 10 atau kelompok ekonomi menengah ke atas. Sementara itu, siswa yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin pada kategori desil 1 hingga desil 5 tetap dibebaskan dari kewajiban membayar SPP.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat Jawa Barat sekaligus memberikan ruang bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan tanpa mengurangi hak siswa dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan secara gratis.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan pembiayaan, pembangunan fasilitas pendidikan, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran.[SB.09]]*
.jfif)
0 Komentar